APBN Harus Optimal untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi

Adapun realisasi belanja non-K/L mencapai 1.195,2 triliun rupiah atau 88,2 persen dari Perpres 98/2022 meningkat 47,6 persen apabila dibandingkan realisasi tahun 2021. Jumlah tersebut antara lain terdiri dari pembayaran bunga utang yang mencapai 386,3 triliun rupiah atau 95,2 persen dari Perpres 98/2022 dan subsidi energi dan kompensasi sebesar 551,2 triliun rupiah atau 109,7 persen dari Perpres 98/2022. Angka ini meningkat 192,7 persen dari realisasi tahun 2021, terutama dipengaruhi oleh lebih tingginya harga ICP dan konsumsi BBM dan listrik yang meningkat.

Sementara itu, realisasi TKD tahun 2022 mencapai 816,2 triliun rupiah atau 101,4 persen dari Perpres 98/2022, tumbuh 3,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Realisasi anggaran tersebut dipengaruhi oleh peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil dan kinerja daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, serta pelaksanaan program BLT Desa.

"Belanja negara kita gunakan sebagai tools untuk menjadi shock absorber bagi masyarakat yang berpotensi mengalami syok apabila guncangan-guncangan itu tidak kita redam," pungkas Menkeu.

Cukup Mengejutkan

Tingginya pencapaian belanja negara 2022 cukup mengejutkan karena hingga 30 September masih ada 1.200 triliun rupiah uang yang belum digunakan. Ada kesan, tingginya belanja negara di akhir tahun digunakan untuk perjalanan dinas dan acara seremonial yang tak produktif.
Halaman Selanjutnya....