APBN Disiapkan untuk Mengantisipasi Kenaikan Harga Pangan

JAKARTA - Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan. Sebagai contoh, beras menjadi komoditas yang mengalami kenaikan harga belakangan. Kenaikan harga beras tidak hanya menjadi isu Indonesia, tetapi juga pada level global.

"Harga beras ini sudah menjadi masalah yang besar di seluruh dunia secara global. Ini antisipasi yang harus kita lakukan dan memerankan APBN sebagai shock absorber, bagaimana kita memastikan pada titik krusial tertentu APBN siap melakukan perannya," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, di Jakarta, Selasa (24/10).

Seperti dikutip dari Antara, tingkat inflasi tahunan pada September 2023 tercatat berada pada level 2,28 persen, turun bila dibandingkan tingkat inflasi tahunan pada bulan sebelumnya yang berada pada level 3,27 persen.

Meski inflasi tahunan menurun, komponen harga bergejolak (volatile food) mengalami inflasi ke level 3,62 persen yoy pada September 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut salah satu kontributor inflasi harga bergejolak adalah komoditas beras.

"Ada beberapa belanja yang perlu kita genjot, terutama di sisi ketahanan pangan dan stabilitas harga. Inflasi memang turun, tapi inflasi volatile food itu meningkat. Harga bawang dan cabai deflasi, tapi harga beras inflasi. Jadi, memang ada harga-harga spesifik yang harus di-handle pemerintah," jelas Febrio.

Guncangan Global

Tak hanya dari sisi ketahanan pangan, Febrio memastikan APBN telah didesain untuk siap menghadapi guncangan global.

Kemenkeu telah melihat berbagai risiko global yang mungkin memicu ketidakpastian ke depan, seperti perang Russia-Ukraina, konflik Timur Tengah, hubungan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, serta gejolak ekonomi di AS yang dapat mempengaruhi ketidakstabilan sektor eksternal ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah merancang APBN untuk tetap tangguh di tengah ketidakpastian perekonomian global, salah satunya dengan mendongkrak daya beli masyarakat.

Pemerintah juga fokus menjaga defisit APBN untuk berada di bawah 2,3 persen pada akhir tahun ini sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat bertahan di atas level 5 persen.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Royke Tumilaar, menilai sektor perbankan Indonesia memiliki ketahanan dalam menghadapi krisis perekonomian. Ketahanan tersebut disebabkan perbankan Indonesia telah menghadapi berbagai krisis, mulai dari krisis keuangan, krisis perbankan, hingga krisis global.