Antisipasi Krisis Energi, Pacu Pengembangan EBT

JAKARTA - Pemerintah mesti segera menunjukkan sikap mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) agar Indonesia terhindar dari krisis yang disebabkan berkurangnya energi fosil. Jika tidak, Indonesia akan tertinggal dalam pengembangan energi terbarukan dan terancam menjadi bangsa yang selalu bergantung dari bangsa lain.

Direktur Energi Watch, Mamit Setiawan, mengatakan negara-negara lain sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan. "Tapi, kebijakan negara kita justru mencemaskan. Sudah jelas cadangan energi fosil kita mau habis, tapi PLN justru jor-joran membangun pembangkit batu baru demi mengejar target 35 ribu megawatt.

Akibatnya, kita terjebak pada energi kotor. Padahal, tren dunia sudah lama beralih ke energi bersih," kata Mamit saat dihubungi, Minggu (1/4). Menurut Mamit, tidak seriusnya pemerintah mengembangkan energi baru terbarukan terlihat dari target bauran yang telah ditentukan.

"Terkesan sudah mencapai target, tapi pada kenyataannya masih tetap terbelenggu pada minyak bumi dan batu bara. Inilah sebab, ketika dollar melonjak, pemerintah tampak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku PLN yang kebanyakan batu bara dan minyak," paparnya.

Dijelaskan Mamit, jika pemerintah mengacu kepada negara lain, seperti di Eropa, Tiongkok, dan Arab Saudi, sudah seharusnya memberi insentif kepada pengembangan energi baru dan terbarukan. "Seharusnya pemerintah fokus pada pengembangan energi bersih demi menghindari krisis energi dan terciptanya ketahanan energi bangsa ini," tegasnya.

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Indonesia saat ini hanya memiliki cadangan minyak bumi 3,3 miliar barel. Ini artinya, dengan asumsi produksi minyak konstan 800 ribu barel per hari (bph), Indonesia tidak mampu memproduksi minyak lagi dalam 11 hingga 12 tahun ke depan.

Sementara itu, Arab Saudi yang mempunyai cadangan minyak terbanyak di dunia, justru sedang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 200 gigawatt (GW) pada tahun 2030. Proyek ini dikerjakan anak usaha SoftBank Group Corp Jepang, Vision Fund, dengan nilai investasi 200 miliar dollar AS.

Pengamat energi dari Universitas Brawijaya Malang, Nurhuda, mengatakan langkah Arab Saudi membangun PLTS menunjukkan negara kerajaan itu sadar bahwa masa depan bahan bakar fosil akan segera berakhir. "Perpindahan ke energi terbarukan adalah keniscayaan, sebetulnya semua negara menyadari itu.

Hanya saja, bangsa kita tidak suka tantangan, lebih suka hidup dalam harmoni, sehingga menghindari risiko konflik dari perpindahan itu," kata Nurhuda saat dihubungi, Jumat (30/3). Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah mengembangkan energi baru terbarukan agar Indonesia tidak mengalami krisi energi,

"Kebergantungan pada energi fosil menyebabkan bangsa Indonesia tersandera untuk mengembangkan potensi yang ada. Selain itu, pemerintah kita memang sering kurang konsisten pada roadmap EBT yang sudah dicanangkan sendiri, dari dulu selalu inkonsistensi yang jadi masalah," pungkas dia.

Contoh Arab Saudi

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan Indonesia seharusnya bisa mencontoh pengembangan energi Arab Saudi. "Meski penghasil dan eskportir minyak bumi cukup besar, tapi untuk mensuplai energi dalam negeri Arab justru menggunakan tenaga surya," katanya.

Menurutnya, Arab Saudi memang sedikit diuntungkan dengan lokasi yang sangat strategis untuk pengembangan energi tenaga surya. Meski begitu, Indonesia sebenarnya juga memiliki potensi sama. Di beberapa daerah bahkan bisa dioptimalkan untuk pengembangan energi baru terbarukan ini.

"Saya kira, pengembangan tenaga surya di Arab Saudi menjadi referensi yang bagus bagi Indonesia. Kalau di Arab yang kaya dengan minyak saja sudah berpikiran sedemikian strategis. Kita yang defisit harusnya juga satu atau dua langkah di depan Arab Saudi di dalam memanfaatkan energi baru terbarukan, termasuk panas surya. Saya sependapat kita harus berbenah untuk mengarah ke sana, yaitu diversifikasi energi," kata Komaidi.

YK/ahm/AR-2