Anies Minta PMD untuk PAM Jaya Digolkan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyayangkan ditolaknya penanaman modal pemerintah daerah (PMD) untuk PAM Jaya oleh Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, PMD sebesar 1,2 triliun rupiah itu sangat diperlukan untuk melayani air minum bagi rakyat Jakarta.

"Itulah. Saya begini, terutama yang air minum 43 persen warga Jakarta tidak punya akses pipa air. Mereka itu, per hari harus membayar 20 ribu rupiah untuk air bersih yang kira-kira sebulan bisa sampai 600 ribu rupiah. Tapi kalau ada pipa air bisa turun jadi 120 ribu. Jadi, ini untuk kepentingan warga banyak, mudah-mudahan nanti digolkan," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (20/9).

Dengan adanya PMD itu, katanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memberikan akses air bersih bagi seluruh rakyat Jakarta. Rencananya, PMD yang diajukan PAM Jaya sebesar 1,2 triliun rupiah itu akan digunakan untuk pembangunan pipa distribusi dan retikulasi wilayah barat dan utara 150 miliar rupiah.

Lalu untuk penyediaan air bersih di rusunawa 15 miliar rupiah, dan untuk relokasi jaringan pipa yang terdampak proyek 116 miliar rupiah. Kemudian juga untuk SPAM Pesanggrahan dan Ciliwung 650 miliar rupiah dan reinforcement dan extension jaringan transmisi dan distribusi 275 miliar rupiah.

"Kalau misalnya nih, saya minta untuk bangun fasilitas LRT, yang naik LRT itu ya kelas menengah. Tapi ini saya minta untuk rakyat bawah yang tidak punya air bersih," katanya.

PMD tersebut dicoret Banggar DPRD DKI karena ada kekhawatiran akan adanya tumpang tindih kewajiban membangun pipanisasi antara PAM Jaya dengan perusahaan air minum swasta, yakni PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA). Anies berharap, PMD itu menjadi solusi bagi kebutuhan air bersih masyarakat kecil di Jakarta. Sebab, tahun 2023 nanti, kerja sama PAM Jaya dengan mitranya akan berakhir.

"Kalau saya ada solusi dulu nih buat rakyat, karena pembicaraan dengan rakyat kan sebentar lagi juga selesai 2023. Rakyat nggak akan dapat air bersih kalau ini dibiarkan status quo. Jakarta 12 tahun nggak ada penambahan pipa secara signifikan. Sekarang kita memulai untuk yang paling bawah bukan paling atas," jelasnya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgetting Metropolitan Watch, Amir Hamzah menilai, dicoretnya PMD untuk PAM Jaya merupakan buntut dari kecurigaan wakil rakyat atas diangkatnya Dirut PAM Jaya baru, Priyatno Bambang Hernowo menggantikan Erlan Hidayat. Hernowo merupakan mantan petinggi PT Aetra Air Jakarta yang dikhawatirkan mengganggu pencabutan swastanisasi air di Ibukota.

"Saya kira itu buntut kecurigaan saja. Karena Dirut PAM Jaya ini kan mantan Aetra. Ini subyektif sebenarnya. Karena untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Agung bahwa air minum di Jakarta tidak boleh diswastakan, maka tugas PAM Jaya semakin berat," katanya.

pin/P-5