Angka Kemiskinan di Desa Akan Lebih Kecil Dibanding Kota

Desa sudah mulai memanfaatkan dana desa untuk membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

JAKARTA - Angka kemiskinan di desa diprediksikan lebih kecil dibandingkan dengan kota dalam tujuh tahun mendatang. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah menaikkan alokasi anggaran dana desa pada tahun 2019 menjadi sebesar 73 triliun rupiah dari sebelumnya 60 triliun rupiah pada 2018.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, peningkatan anggaran dana desa tersebut selain dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat desa. Eko mengatakan, jika dana desa yang pada awalnya yakni pada 2015 diprioritaskan pembangunan infrastruktur desa, saat ini perlu dialihkan dalam pemanfaatannya, yaitu untuk pemberdayaan ekonomi desa.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur sudah masif dilakukan. "Memang masih ada sejumlah desa yang masih bangun infrastruktur karena masih membutuhkannya. Tapi, sekarang ini juga, desa sudah mulai membangun pemberdayaan ekonominya, misalnya membuat desa-desa wisata, membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengelola bank sampah, dan lain-lainnya.

Diharapkan, bisa ada lebih lagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di desa-desa, setelah pembangunan infrastruktur," papar dia. Eko menyebutkan, dana desa merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya penurunan angka kemiskinan yang pada periode Maret 2017 sampai Maret 2018 mencapai 1,82 juta orang.

"Hal yang paling menarik, dari 1,82 juta orang miskin itu terdapat 1,2 juta orang miskin yang ada di desa, sedangkan di kota hanya turun 520 ribu hingga 580 ribu orang miskin saja. Kalau akselerasi penurunan kemiskinan di desa ini dipertahankan, secara matematik dalam tujuh tahun ke depan, jumlah orang miskin di desa akan lebih kecil dari jumlah orang miskin di kota.Jadi kita akan terus pertahankan," kata dia.

Pengembangan BUMDes

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi mengingatkan BUMDes agar mencari unit usaha yang tepat untuk dikembangkan supaya bisa hidup.

"Yang namanya BUMDes adalah usaha bersama, dimana keputusan terpenting ada pada musyawarah kampung. Setelah didirikan, kita memikirkan bagaimana agar bisa berkembang, tidak sekadar berdiri saja. Cari unit usaha yang tepat," kata dia. Anwar Sanusi mengajak seluruh pemangku desa tersebut untuk serius mengembangkan BUMDes.

Ia juga mengingatkan, keseluruhan BUMDes yang baru berdiri tahun 2018 tersebut tak boleh hanya sebagai papan nama. Meski baru berdiri, seluruh BUMDes untuk memulai aktivitas usahanya. "Dana desa bisa digunakan untuk pengembangan BUMDes. Tinggal kita pikirkan mau usaha apa. Kami tidak ingin semangat BUMDes yang sudah didirikan tapi tidak ada kegiatan. Jangan," katanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut dia, Kemendes PDTT akan memberikan pendampingan dan pengarahan kepada seluruh BUMDes. Ia berharap, keseriusan dalam mengembangkan BUMDes akan membantu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufik Madjid mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal keaktifan BUMDes.

Terkait pemilihan jenis usaha menurutnya, harus disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi desa masing-masing. "Tunjukkan prestasi. Mana BUMDes yang prestasinya bagus akan dibantu. Unit usaha tidak perlu terlalu banyak, satu atau dua usaha sudah cukup. Yang penting serius dan sesuai," katanya. eko/Ant/E-3