![Anggota Komisi VII Minta Pemberlakuan BBM Berstandar Euro 4 Tidak Tergesa-gesa](https://koran-jakarta.com/images/article/anggota-komisi-vii-minta-pemberlakuan-bbm-berstandar-euro-4-tidak-tergesa-gesa-240815101044.jpeg)
Anggota Komisi VII Minta Pemberlakuan BBM Berstandar Euro 4 Tidak Tergesa-gesa
![Anggota Komisi VII Minta Pemberlakuan BBM Berstandar Euro 4 Tidak Tergesa-gesa](https://koran-jakarta.com/images/article/anggota-komisi-vii-minta-pemberlakuan-bbm-berstandar-euro-4-tidak-tergesa-gesa-240815101044.jpeg)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemberlakuan penggunaan BBM berstandar Euro 4 pada triwulan ketiga tahun 2028 dilakukan tidak tergesa-gesa, sebab harus memperhatikan daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan negara.
"Pemerintah perlu menyusun aturan pendistribusian dan menyiapkan infrastruktur pendukung agar rencana tersebut dapat berjalan secara adil. Sehingga tidak memberatkan masyarakat kurang mampu. Jadi tidak perlu memaksakan diri menuntaskan aturan pelaksanaan kebijakan strategis itu, harus selesai di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan aturan BBM Euro 4 tersebut," papar Mulyanto kepada wartawan, Selasa (13/8).
Ia mengatakan, regulasi yang mendesak, yakni pembatasan distribusi BBM tepat sasaran yang berkeadilan saja masih belum berjalan sesuai rencana. Menurutnya, penggunaan Euro 4 sebagai BBM bersubsidi harus dianalisis secara seksama, baik terkait dengan daya beli masyarakat, dan kemampuan ekonomi negara.
Ia menilai, saat ini APBN (anggaran pendapatan belanja Negara) masih tertekan pembayaran bunga dan cicilan utang, pengeluaran wajib (mandatory spending), program dadakan IKN, dan lain-lain. Dengan kata lain ruang fiskal kita masih sangat terbatas di tengah defisit neraca perdagangan yang ada. Begitu pula daya beli masyarakat pasca pandemi Covid-19, masih terasa lemah.
Meski demikian, Mulyanto mengakui sejatinya tujuan program ini dalam jangka panjang cukup baik. Karenanya, pelaksanaannya harus dipikirkan secara matang, agar mendapat respon positif dari masyarakat. Bukan malah memunculkan keresahan baru di masyarakat. Pemerintah harus bersikap adil dalam penyusunan peraturan penggunaan bensin ramah lingkungan ini. Agar pendistibusian benar-benar tepat sasaran.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Lili Lestari
Komentar
()Muat lainnya