Anggota DPR Minta KPU Hati-hati Beri Komentar Terkait Sistem Pemilu

Jakarta - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengingatkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari agar hati-hati dan tidak asal bicara tentang kemungkinan diterapkan nya kembali sistem proporsional tertutup pada pelaksanaan Pemilu 2024.

"KPU sebagai penyelenggara pemilu harusnya fokus mempersiapkan pemilu dengan berbagai tantangan dan kerumitannya dapat berjalan sukses sesuai dengan tahapan nya," kata Guspardi di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 23 Desember 2008 telah memutuskan menolak uji materi tentang sistem proporsional terbuka.

Menurut dia, MK menilai sistem penetapan anggota legislatif berdasarkan sistem proporsional tertutup bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi.

Guspardi mengaku mendengar informasi tentang adanya pihak yang kembali mengajukan peninjauan kembali tentang sistem proporsional terbuka.

"Putusan MK tahun 2008 itu tidak dapat diubah karena sifatnya yang final dan mengikat. Artinya, terhadap putusan MK tidak bisa diajukan upaya hukum," ujarnya.

Dia mengatakan sistem proporsional terbuka atau berdasarkan suara terbanyak, sudah dilaksanakan secara berturut-turut pada tiga kali pemilu yaitu tahun 2009, 2014, dan 2019.

Menurut dia, pelaksanaan tiga kali pemilu dengan sistem proporsional terbuka, terbukti tidak ada permasalahan. Karena itu dia menilai sistem proporsional terbuka sudah sangat ideal, sudah teruji, dan perlu dilanjutkan.

Guspardi menilai mengembalikan sistem pemilihan legislatif ke sistem proporsional tertutup merupakan bentukset backatau memutar jarum ke belakang dan mengebiri hak rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen.

"Hak demokrasi rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di parlemen seakan dirampas dan juga lari dari semangat reformasi," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan ada kemungkinan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup atau memilih partai bukan caleg.

"Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup," kata Hasyim dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (29/12).