Anggota DPR Minta Kapolri Berantas Premanisme

Wakil Ketua Mahkamah Dewan (MKD) DPR RI itu menilai modus perusahaan memakai jasa premanisme untuk melakukan ancaman dan teror tidak dibenarkan dalam aturan undang undang yang berlaku.

Tentunya, menurut Andi Rio, perusahaan yang memakai jasa premanisme dan pelaku yang melakukan tindakan pengancaman serta teror harus ditindak sebagaimana mestinya.

"Saya yakin kepolisian akan selalu hadir di tengah masyarakat, polda, polres, dan polsek di wilayah setempat harus memberikan nomor telepon yang mudah dihubungi dan cepat merespons masyarakat yang mengadukan aksi premanisme dan tindak kekerasan. Jangan sampai sulit dihubungi bahkan tidak mau merespons," ujarnya.