Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Anggota DPR Minta BNN Buat Langkah Terobosan Atasi Darurat Narkoba

Foto : ANTARA/ Abdu Faisal

Ketua Komisi III DPR Herman Herry saat memimpin rapat kerja Komisi III DPR tentang Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2020).

A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta - Ketua Komisi III DPR Herman Hery meminta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Petrus Golose membuat langkah terobosan dalam mengatasi kondisi darurat narkoba.

"Saya sarankan Kepala BNN bicara dengan Presiden secara langsung, paparkan situasi soal narkoba seperti apa. Kalau Presiden bisa membuat kebijakan khusus terkait pemulihan ekonomi dampak pandemi, lalu bagaimana dengan narkoba yang kondisinya sudah darurat," kata Herman Hery dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kepala BNN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kalau sudah berbicara dengan Presiden terkait kondisi darurat narkoba, Presiden tinggal memerintahkan Menteri Keuangan untuk menambah anggaran BNN dalam upaya pemberantasan dan pencegahan narkoba.

Dia mengatakan, siapapun yang menjadi Kepala BNN namun kalau tidak ada niat serius dari pemerintah untuk memberantas narkoba maka lembaga BNN hanya akan menjadi pelengkap.

Herman menjelaskan, kalau kondisi itu terjadi, ibarat dalam sebuah peperangan, BNN hanya dibekali dengan bambu runcing untuk menghadapi musuh yang memiliki persenjataan lengkap.

"Kendala itu ya soal anggaran, bagaimana BNN membangun infrastruktur dan personel. Kalau BNN hanya jadi pelengkap, bubarkan saja lembaga ini karena 'hangat-hangat' sebentar lalu hilang karena tidak didukung kebijakan yang tegas," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai kejahatan narkotika sudah masuk dalam fase narkoterorisme dan telah menjadi bisnis yang menggiurkan banyak pihak. Karena itu menurut dia, negara harus serius dan mendukung upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan BNN.

"DPR memang memiliki tiga fungsi yaitu anggaran, pengawasan, dan legislasi, RDP ini bagian dari fungsi pengawasan namun kami bisa apa. Lalu terkait anggaran, memang kami punya fungsi itu namun kembali kepada pemerintah mau kasih atau tidak," katanya.


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top