Anggaran untuk Kurangi Angka Kemiskinan Tidak Relevan dengan Target

JAKARTA- Target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,5 hingga 9 persen dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5,5- 6,3 persen dari angkatan kerja pada 2022 dinilai tidak relevan dengan alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.

Dalam nota keuangan negara dan penyampaian RAPBN 2022 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan DPR di Jakarta, Senin (16/8), menyebutkan anggaran difokuskan pada penanganan kemiskinan ekstrem.

"Berbagai kebijakan belanja negara diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada 2022, yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem," kata Jokowi.

Pemerintah juga, kata Presiden, mematok target rasio gini alias ketimpangan yang juga lebih rendah di kisaran 0,376 hingga 0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik ke kisaran 73,41 hingga 73,46. Berbagai target pembangunan tersebut lebih optimistis dibandingkan realisasi tahun ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), tingkat kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau sekitar 27,54 juta penduduk miskin. Jumlahnya mengalami pengurangan tipis 10 ribu jiwa dari periode September, namun ada catatan kenaikan 1,12 juta dibandingkan Maret 2020.
Halaman Selanjutnya....