Anggaran Harusnya Diarahkan ke Sektor Produktif

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB Suhartoko, mengatakan kebijakan fiskal pro pertumbuhan layak ditempuh saat kondisi suku bunga tinggi. Masalahnya, APBN sebagai pengungkit pertumbuhan masih berkutat pada realisasi anggaran yang baru mengucur deras pada akhir tahun sehingga dampak ke pertumbuhan tidak optimal. Persoalan yang lain adalah alokasi anggaran terkunci oleh undang-undang seperti alokasi ke pendidikan, kesehatan. Kondisi itu yang membuat realokasi APBN ke sektor produktif tersandera.

"Program subsidi dan stabilisasi harga pangan ke depan harus dirancang dalam skema yang lebih komprehensif menyangkut produksi dan pola pangan dan penggunaan energi terbarukan," tegasnya. Pengamat kebijakan publik sekaligus Wakil Rektor Tiga, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan sektor energi sangat strategis sehingga pendanaannya dalam APBN harus dikelola dan ditata sedemikian rupa karena belanja sektor energi selalu dalam jumlah besar.

Dengan mengembangkan energi terbarukan sejak dini diharapkan belanja energi ke depan justru semakin efesien. "Jika kita terlambat, dikhawatirkan belanja yang harus dikeluarkan APBN di masa depan akan semakin membengkak. Dengan mengadopsi energi bersih lebih awal, termasuk untuk mengembangkan pembangkitpembangkit yang potensinya beragam, maka APBN diharapkan semakin efesien, karena tidak perlu impor BBM lagi, yang harganya semakin lama semakin mahal," kata Surokim.