Anggaran Besar, tapi Hasil Minim

Anggaran sektor pertanian meningkat drastis dari tahun 2015 hingga 2020. Sayangnya, itu tidak sebanding dengan capaian hasil produksi pangan di dalam negeri. Faktanya, kebutuhan kedelai 90 persen bersumber dari impor. Sementara produksi nasional tak kunjung meningkat. Hal yang sama juga pada daging, baru 70 persen yang mampu dipasok dari dalam negeri, sisanya dari luar alias impor.

Pada tahun 2015, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian (Kementan) ini tertinggi yakni mencapai 32.72 triliun rupiah. Kenaikannya 100 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2014.

Pada tahun 2016, anggarannya turun jadi 27.72 triliun rupiah, lalu 24,23 triliun rupiah pada tahun 2017, kemudian 23, 90 triliun rupiah pada tahun 2018 dan 21,71 triliun rupiah pada tahun 2019, dan yang terbaru untuk 2020 ditetapkan sebesar 21,05 triliun rupiah. Meskipun turun setelah 2015, namun dari 2015 sampai 2020, anggaran Kementan selalu di atas 20 trilliun rupiah setiap tahunnya. Kementan tergolong kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar.

Dalam dua tahun terakhir (2021,2022) alokasi anggaran Kementan memang berkurang karena pandemi Covid-19. Namun, itu tak menghilangkan penilaian bahwa selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, perhatian untuk Kementan sangatlah besar. Perhatian Presiden beralasan karena lembaga ini mengurus sektor pangan, mengurus bagaimana mengisi perut 270-an juta penduduk RI.

Koordinator Nasional untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, menilai hal ini menjadi masalah sebab besarnya anggaran tidak sesuai dengan hasil yang minim. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah meninjau ulang programnya kenapa hasilnya tidak seperti yang diharapkan supaya target swasembada daging tahun 2026 bisa tercapai.
Halaman Selanjutnya....