Anggaran Belanja Modal Minim

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginginkan semua produk yang dihasilkan industri dalam negeri dapat memperoleh porsi anggaran pengadaan barang/ jasa di dalam negeri, baik melalui APBN maupun anggaran badan usaha, terutama BUMN dan BUMD.

Kemenperin berharap potensi belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat pada 2021 sebesar 607,7 triliun rupiah bisa menjadi andalan untuk menyerap produk lokal. Di sisi lain, pemerhati ekonomi menilai anggaran belanja modal pemerintah pusat masih minim sehingga tidak punya daya pacu untuk mendorong penyerapan tenaga kerja.

"Belanja barang dan modal yang ratusan trilliun rupiah itu merupakan momentum mengakselerasi penggunaan produk dalam negeri serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (18/6).

Menurut Menperin, apabila belanja diprioritaskan untuk produk lokal, maka akan menghemat devisa negara, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan utilisasi industri nasional.

Menperin menekankan Presiden Joko Widodo mengarahkan anggaran pemerintah diprioritaskan untuk belanja produk dalam negeri. Dukungan ini diperkuat melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).
Halaman Selanjutnya....