Andrinof Achir Chaniago

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur adalah dua provinsi yang jadi opsi lokasi ibu kota baru. Wacana pemindahan ibu kota sebenarnya pernah digaungkan oleh Andrinof Chaniago pada tahun 2010. Lewat Tim Visi Indonesia 2033, Andrinof bersama Ahmad Erani Yustika dan M Jehansyah Siregar getol menyuarakan pentingnya pemindahan ibu kota. Tim Visi Indonesia 2033 telah membuat kajian rinci tentang pemindahan ibu kota.

Andrinof sempat jadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di awal kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Kemudian, Andrinof diganti Sofyan Djalil. Sofyan tak lama menjadi Kepala Bappenas karena kemudian Presiden Jokowi kembali menggeser Sofyan menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Posisi Kepala Bappenas pun diisi oleh Bambang Brodjonegoro.

Untuk mengetahui proses dan ide pemindahan ibu kota ini dan syarat apa yang paling ideal untuk ibu kota di masa mendatang, wartawan Koran Jakarta, Agus Supriyatna berkesempatan mewawancarai mantan Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, di Jakarta, Rabu (15/5). Berikut petikan selengkapnya.

Jika menengok ke belakang, Anda dengan Tim Visi Indonesia 2033 bisa dikatakan paling awal menggaungkan pentingnya ibu kota dipindah. Kini, Presiden Jokowi memutuskan akan pindahkan ibu kota. Pertimbangannya apa, Kalimantan salah satu wilayah yang cocok jadi lokasi ibu kota baru?

Ya, saya pikir Pulau Kalimantan paling cocok untuk ibu kota baru. Menurut saya, pusat pemerintahan yang baru bisa dibangun di Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah.

Apa manfaatnya dari pemindahan ibu kota ?

Akan banyak manfaat andai ibu kota dipindahkan, di antaranya mengefisienkan serta dapat menggerakkan pertumbuhan moda transportasi udara dan laut nasional. Tidak hanya itu, dengan pindahnya ibu kota, akan memperkuat ketahanan ekonomi serta menghilangkan faktor struktural urbanisasi dan migrasi penduduk ke Jawa. Selain itu, dengan pindahnya ibu kota, setidaknya bisa menggerakkan tumbuhnya keseimbangan pembangunan antarwilayah. Presiden Jokowi mengatakan demi pemerataan. Saya sepakat dengan itu.

Manfaat lainnya dari pemindahan ibu kota apa?

Manfaat lain dari pemindahan ibu kota bisa mencegah makin parahnya kongesti pemakaian prasarana transportasi udara dan laut yang sudah begitu semrawut di Jawa.

Jakarta sudah tak layak jadi ibu kota?

Jakarta, ibu kota negara sekarang ini sudah terlalu berat bebannya. Salah satu beban yang parah adalah kemacetan yang begitu menggila. Waktu itu tahun 2010, kami memperkirakan kerugian akibat kemacetan di Jakarta nilainya kurang lebih 43 triliun rupiah per tahun. Berapa dalam dua tahun, berapa dalam lima tahun, berapa dalam sepuluh tahun. Belum termasuk di Bandung dan Semarang.

Problem yang melilit Jakarta terjadi karena kota itu dibangun dengan penekan pada terbesar, terpusat, tertinggi, dan sebagainya dalam perlombaan mengejar pertumbuhan. Paradigma itulah yang mewarisi sejumlah masalah besar di Jakarta. Yang pasti ancaman terhadap Jakarta memberikan ketidakpastian akan masa depan Jakarta, tiga, lima hingga sepuluh tahun ke depan.

Pertanyannya, apakah masih dapat menjalankan perannya sebagai ibu kota NKRI? Tidak satu pun yang mampu menjamin. Pemidahan ibu kota adalah salah satu strategi meredakan ketegangan-ketegangan dalam proses pembangunan, di mana selama ini mengalirkan energi secara tak adil dan tak merata serta menimbulkan banyak paradok.

Waktu itu Anda bersama Tim Visi Indonesia 2033 telah membuat semacam simulasi pemindahan ibu kota, boleh dijelaskan seperti apa simulasinya?

Kami dulu di Tim Visi Indonesia 2033 memang telah membuat semacam simulasi atau perkiraan andai ibu kota benar-benar dipindahkan. Dari hasil simulasi, misalnya untuk kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) yang akan mengisi ibu kota baru, dibutuhkan setidaknya satu juta pegawai. Jumlah tersebut termasuk keluarganya.

Dari jenis belanja, kami Tim Visi Indonesia 2033 juga dulu telah memperkirakan. Misal untuk infrastruktur dasar kota seperti jaringan jalan, drainase, air bersih, prasarana jaringan listrik dan telepon, diperkirakan butuh biaya 50 triliun rupiah. Itu perkiraan tahun 2010, mungkin sekarang hitungannya lain lagi.

Infrastruktur apa kira-kira yang harus dibangun dulu?

Setidaknya, salah satu infrastruktur awal yang dibutuhkan adalah pembangunan bandar udara. Untuk tahap awal dibutuhkan biaya sebesar satu triliun rupiah lebih.

Itu semua negara yang membiayai?

Untuk membangun bandara, ya tidak sepenuhnya negara yang membiayai. Bisa saja menggandeng konsorsium swasta, seperti PT Angkasa Pura bekerja sama dengan perusahaan swasta. Pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin bisa dijadikan contoh untuk itu. Itu kan tidak sepenuhnya negara yang membiayai. Tapi konsorsium swasta dengan PT Angkasa Pura.

Kami dulu di Tim Visi Indonesia 2033 juga sudah menghitung perkiraan biaya untuk membangun kantor-kantor departemen dan nondepartemen. Waktu itu tahun 2010, kami sudah perkirakan berapa biaya yang dibutuhkan. Kami juga telah menghitung perkiraan biaya untuk rumah susun (Rusun) yang akan ditempati para PNS. Hitungan kami tahun 2010, Rusun untuk PNS, dengan asumsi 150 ribu unit, diperkirakan menelan biaya 15 triliun rupiah.

Apartemen anggota DPR dan DPD dengan 750 unit membutuhkan biaya 400 miliar rupiah. Tapi itu perkiraan tahun 2010. Kemudian untuk pembangunan Istana Negara dan kantor presiden serta wapres, waktu itu biayanya diperkirakan menghabiskan dana sebanyak 100 miliar rupiah lebih. Sekali lagi, itu perkiraan tahun 2010. Kemudian penyediaan sarana transportasi kota, misalnya untuk bus pegawai dan pelajar.

Harus seperti apa ibu kota yang ideal menurut Anda?

Visi ibu kota baru itu harus mengedepankan sebagai kota untuk kehidupan berkualitas dan berkelanjutan. Dengan penggunaan ruang yang efisien dan menjaga ekosistem. Tentu dengan mengandalkan fungsi teknologi dan inovasi. Namun yang pasti dengan pindahnya ibu kota, setidaknya beban Jakarta dan Pulau Jawa bisa sedikit demi sedikit dikurangi.

Tarikan urbanisasi pun secara bertahap bisa dialihkan. Tentu ini penting untuk mengatasi krisis daya dukung lingkungan dan cadangan sumber daya alam yang telah mengakibatkan krisis air bersih dan makin menyusutnya daerah tangkapan air di Jawa. Data pada 2005 saja, beberapa kabupaten dan kota telah mengalami defisit air hingga 8 bulan setiap tahun.

Diperkirakan pada 2025 defisit air ada yang mencapai 12 bulan atau sepanjang tahun. Jadi sudah saatnya memanfaatkan kelimpahan air bersih yang terbuang sia-sia di luar Jawa yang persediannya jauh melebihi kebutuhan nasional.

Jadi, Jakarta memang sudah tidak layak?

Jakarta sudah semakin tidak layak lagi sebagai ibu kota. Sebagai sebuah ibu kota, Jakarta adalah instalasi negara. Karena itu, harus aman dari serangan bencana alam dan bebas dari salah urus menajemen pengelolaan kota. Macet dan banjir bukan satu-satunya yang menjadi masalah dari Jakarta, sebagai ibu kota. Daya dukung Jakarta sebagai ibu kota semakin menurun. Ancaman tetap bagi Jakarta, bukan sekadar ancaman alam, tapi juga terkait buruknya manajemen pengelolaan kota. Sama sekali, Jakarta belum mempunyai sistem transportasi yang baik.

Padahal dalam UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemprov DKI Jakarta, disebutkan DKI Jakarta sebagai ibu kota memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena kekhususannya tadi maka terdapat kewajiban Pemda DKI kepada Presiden.

Seperti dalam Pasal 26 Ayat 7 UU Nomor 29 Tahun 2009. Urusan-urusan yang harus dipertanggungjawabkan penyelenggaraannya ke Presiden itu, meliputi bidang tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Pengendalian penduduk dan pemukiman, transportasi, industri, perdagangan, dan pariwisata. Semua itu dipertanggungjawabkan ke presiden.

Namun faktanya, Jakarta tak mampu mengendalikan tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup. Hal itu ditandai dengan pelanggaran peruntukan ruang, serta ditambah ketidakmampuan mengedalikan penduduk dan permukiman. Ketidakmampuan DKI itu harus dievaluasi mendalam dan menyeluruh.

Kalau ibu kota dipindah tidak ke luar Jawa, tapi tetap di Jawa, menurut Anda?

Kalau ibu kota dipindahkan, tapi tetap berada di Pulau Jawa, menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah. Wilayah ideal untuk ibu kota baru adalah Kalimantan. Pilihan pemindahan ibu kota masih di Pulau Jawa itu bukan sebuah solusi, tapi menambah masalah baru.

Misalnya dulu pernah diwacanakan untuk dipindahkan ke Jonggol. Itu hanya memindahkan masalah Jakarta ke sana. Menurut saya, wilayah Kalimantan cocok sebagai ibu kota baru. Sebab dilihat dari aspek geografis dan potensi efek kewilayahannya, Kalimantan mendukung sebagai tempat dibangunnya ibu kota baru.

Kalau di Pulau Jawa, daya dukung Jawa sudah tak memadai. Jawa sudah terbebani. Bahkan mesti direvitalisasi. Misalnya, daya dukung lingkungan Pulau Jawa sudah semakin berkurang. Cadangan sumber daya air, misalnya semakin berkurang secara signifikan. Belum lagi bicara tentang beban jumlah penduduk. Keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota harus ditindaklanjuti dengan serius. Segera bentuk tim untuk merumuskan naskah akademik pemindahan ibu kota .

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota ?

Waktu itu kami di Tim Visi Indonesia 2033 menghitung butuh waktu 10 tahun untuk proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru. Jadi, tiga tahun pertama menyiapkan sofware-nya, yakni kerangka regulasi dan kapasitas kebijakannya. Ini disebut penyiapan landasan. Tahun keempat siapkan lahan. Tahun kelima siapkan prasarana dan membangun perkantoran.

Tahun keenam membangun konstruksinya. Tahun ketujuh, melanjutkan pembangunan konstruksi. Lalu, tahun kedelapan membangun pemukiman dan perkantoran. Tahun kesembilan melanjutkan pembangunan pemukiman, dan tahun kesepuluh finalnya.

N-3