Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video

Ancaman Karhutla di Tengah Pandemi

Ancaman Karhutla di Tengah Pandemi
Foto : ANTARA/Aswaddy Hamid
A   A   A   Pengaturan Font

Provinsi Riau sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai 15 Februari hingga 31 Oktober 2021. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun sudah menyiapkan 11 helikopter untuk penanganan karhutla di provinsi itu.

Saat ini dan beberapa bulan ke depan, sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Meskipun di beberapa daerah hujan masih terjadi, bahkan mengakibatkan banjir, potensi risiko kekeringan dan karhutla masih mengintai di bulan-bulan mendatang.

Selama kurun waktu Januari hingga 15 Februari 2021, telah terjadi karhutla di empat kabupaten dan kota di Riau, yakni Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, dan Kota Dumai. Dari empat kabupaten dan kota tersebut, luasan lahan yang sudah terbakar sebanyak 55 hektare.

Presiden Joko Widodo menyebut penyebab utama karhutla yakni ulah perusahaan dan masyarakat dengan motif ekonomi. Banyak perusahaan dan masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar karena dinilai paling murah.

Baca Juga :
Setahun Pandemi

Jokowi meminta kepolisian menindak tegas pelaku pembakaran hutan. Penegakan hukum yang tegas memang harus diterapkan kepada siapa pun, baik pada korporasi pemilik konsesi maupun masyarakat. Jokowi ingin sanksi yang diberikan menimbulkan efek jera sehingga tak ada lagi kejadian serupa. Tapi sayangnya, penegakan hukum itu tidak berjalan seperti yang diharapkan Presiden.

Berdasarkan investigasi Greenpeace, terdapat 4,4 juta hektare hutan dan lahan yang terbakar dalam kurun 2015 hingga 2019. Dari jumlah tersebut, 3,65 juta hektare merupakan kebakaran di lokasi yang baru. Ini mengindikasikan adanya ekspansi perkebunan.

Sedangkan1,3 juta hektare atau sekitar 30 persen berada di konsesi kelapa sawit dan bubur kertas. Selain itu, 500 ribu hektare areal yang terbakar di tahun 2015 telah terbakar lagi di tahun 2019.

Greenpeace Asia Tenggara mencatat delapan dari sepuluh perusahaan kelapa sawit dengan area lahan terbakar terbesar dari 2015 hingga 2019, belum menerima sanksi apa pun. Greenpeace juga menyebutkan 10 perusahaan bubur kertas dengan luas area terbakar terbesar memiliki kebakaran berulang di kawasan konsesi mereka.

Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi bencana rutin tiap tahun. Presiden juga tidak bosan-bosan menekankan kewaspadaan dalam mitigasi dan penanggulangan karhutla. Tetapi selain kewaspadaan, diperlukan kecermatan dalam membaca pola karhutla untuk efektivitas mitigasi dan efisiensi sumber daya.

Berulangnya kasus kebakaran lahan tersebut terjadi memang karena sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera. Karhutla yang berulang pada periode 2015-2019 justru terjadi di area konsesi perusahaan yang sebelumnya telah mendapat sanksi administrasi berupa pembekuan izin pada 2015.

Di tengah keterbatasan sumber daya, baik anggaran, waktu, dan sumber daya manusia karena sebagian besar dialokasikan untuk penanganan Covid-19, diperlukan strategi mitigasi yang tepat untuk menangani karhutla sehingga sumber daya tersebut tidak mubazir. Pemahaman mengenai kapan, di mana, dan siapa di balik karhutla diperlukan untuk menentukan strategi mitigasi yang efektif.

(ril/P-4)
Redaktur : Khairil Huda

Komentar

Komentar
()

Top