Amnesti Internasional Sebut Militan Terlibat Pembantaian

YANGON - Amnesti Internasional pada Rabu (23/5) menyatakan bahwa kelompok militan Rohingya telah membantai warga etnis Hindu dalam kerusuhan yangbterjadi di Negara Bagian Rakhine pada tahun lalu.

"Pembantaian itu terjadi pada 25 Agustus 2017, bersamaan dengan kelompok pemberontak Rohingya melakukan aksi serangan terkoordinasi pada pos polisi perbatasan," demikian laporan Amnesti Internasional.

Atas terjadinya serangan kelompok pemberontak, militer Myanmar melakukan aksi balasan dengan tindakan keras sehingga membuat 700 ribu warga Muslim Rohingya melakukan eksodus ke negara tetangga.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut aksi militer sebagai sebuah tindakan pembersihan etnis Rohingya. PBB juga menuding tentara dan kelompok-kelompok yang ingin membalas dendam melakukan pembunuhan warga sipil dan membakar desa-desa mereka.

Kelompok militan Rohingya yang menyebut diri mereka sebagai Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), saat itu membantah melakukan pembantaian. Kuburan massal dari korban pembantaian ditemukan pada September lalu.

"Investigasi terbaru kami mengungkapkan kelompok militan itu telah mengeksekusi 53 warga Hindu di Desa Kha Maung Seik di Maungdaw utara," demikian lapor Amnesti Internasional. "Yang bertanggung jawab atas kekejaman ini penting untuk diungkapkan sebagaimana kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar di utara Negara Bagian Rakhine," imbuh Direktur Amnesti Internasional, Tirana Hassan.

Saksi Penyintas

Pernyataan terbaru Amnesti Internasional setelah dilakukan wawancara terhadap 8 penyintas. Dibeberkan dalam wawancara itu sekitar lusinan warga dengan ditutup matanya telah digiring keluar kota oleh orang-orang bertopeng dan warga desa Rohingya.

Amnesti Internasional juga melaporkan pembantaian terjadi di Desa Ye Bauk Kyar dimana ada 46 warga etnis Hindu yang dilenyapkan dan dipercaya telah dibantai oleh ARSA. "Para pembantai telah kabur ke Bangladesh," ucap ketua komunitas Hindu bernama Ni Maul. "Masyarakat tak peduli atas pembantaian ini dibandingkan laporan kekejaman terhadap Rohingya," imbuh dia.

Myanmar menghadapi kecaman internasional karena perlakukan tak semena-mena terhadap warga Rohingya, yang saat ini tak memiliki kewarganegaraan dan selalu jadi target kekerasan komunal.

Pemerintah Myanmar sendiri membantah telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan menyebut kelompok-kelompok HAM telah bias. "Adalah hal yang penting bahwa tekanan internasional terhadap Myanmar agar tak menguntungkan pihak ARSA," kata juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, menyikapi laporan terbaru Amnesti Internasional.

Sementara itu analis independen bernama David Mathieson mengatakan laporan Amnesti Internasional semakin mempertegas argumen agar Myanmar memberi izin dilakukannya investigasi independen dalam krisis ini. Otoritas di Myanmar hingga saat ini membatasi akses media ke wilayah konflik dan investigator PBB pun dilarang memasuki negara itu.

AFP/I-1