Amerika Kembali Keluarkan Sanksi Ekonomi Baru terhadap Tiongkok

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS), pada Kamis (16/12), meluncurkan serangkaian sanksi untuk menghukum perlakuan Tiongkok terhadap kaum minoritas Uyghur.

Hal itu dilakukan dengan anggota senat memberikan suara untuk mengekang perdagangan dan sanksi baru terhadap Tiongkok. AS telah meningkatkan tekanan pada Tiongkok di tengah bibit perselisihan, dengan pemerintahan Presiden Joe Biden sehari sebelumnya menargetkan produsen obat penghilang rasa sakit yang telah berkontribusi pada krisis kecanduan Amerika.

Senat AS dengan suara bulat memilih untuk menjadikan AS sebagai negara pertama yang melarang hampir semua impor dari wilayah Xinjiang, barat laut Tiongkok, karena kekhawatiran akan prevalensi kerja paksa.

"Kami tahu itu terjadi pada tingkat yang mengkhawatirkan dan mengerikan dengan genosida yang sekarang kami saksikan sedang dilakukan," kata Senator Marco Rubio, pendorong tindakan tersebut, yang telah melewati DPR dan akan segera ditandatangani oleh Biden.

Setelah negosiasi yang berkepanjangan untuk mengamankan perjalanannya, Rubio mencabut keberatan dan Senat mengukuhkan diplomat veteran, Nicholas Burns sebagai duta besar untuk Tiongkok. Burns, mantan duta besar yang dihormati secara luas untuk Yunani dan NATO dan seorang profesor di Harvard, telah menggambarkan Tiongkok sebagai "agresor" dan mencela "genosida" Uyghur.

Melarang Impor

Beberapa bisnis AS telah menyuarakan kegelisahan tentang Undang- Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, yang melarang impor semua barang dari wilayah tersebut kecuali perusahaan menawarkan bukti yang dapat diverifikasi bahwa produksi tidak melibatkan perbudakan. Xinjiang adalah sumber utama kapas, dengan perkiraan 20 persen pakaian yang diimpor setiap tahun ke AS termasuk beberapa bahan dari wilayah tersebut.

Pemerintah AS mengatakan lebih dari satu juta orang Uyghur dan Muslim berbahasa Turki lainnya dipenjara di kamp-kamp dalam upaya untuk mencabut tradisi budaya Islam mereka dan secara paksa mengasimilasi mereka ke dalam mayoritas Han di Tiongkok. Beijing menggambarkan situs tersebut sebagai pusat pelatihan kejuruan dan mengatakan seperti banyak negara Barat, mereka berusaha untuk mengurangi daya pikat Islam radikal menyusul serangan mematikan.

AS telah menggambarkan kampanye itu sebagai genosida, bersama dengan Australia, Inggris, dan Kanada, telah merencanakan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing tahun depan karena masalah tersebut. Pemerintahan Biden pada Kamis melepaskan serangkaian sanksi baru atas pengawasan di Xinjiang, di mana kelompok-kelompok hak asasi mengatakan Tiongkok telah menyiapkan teknologi baru kecerdasan buatan, dan pelacakan DNA untuk mengawasi orang-orang Uyghur.

Perusahaan yang terkena sanksi Departemen Keuangan termasuk SZ DJI Technology, sejauh ini merupakan produsen drone konsumen terbesar di dunia dari jenis yang digunakan dalam pembuatan film dan fotografi udara.

"Delapan entitas ini secara aktif mendukung pengawasan dan pelacakan anggota kelompok etnis dan agama minoritas di RRT, yang mayoritas Muslim Uyghur di Xinjiang," kata Menteri Luar Negeri, Antony Blinken, merujuk pada Republik Rakyat Tiongkok.