Alternatif Pembiayaan Terus Digali

BADUNG - Pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama dalam membangun infrastruktur. Karena itu, menemukan skema dan sumber yang inovatif untuk melengkapi pembiayaan konservatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun mutlak diperlukan.

"Kita perlu terus menggali paradigma baru dalam pendanaan infrastruktur. Maka forum yang diinisiasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKP3K) ini diharapkan dapat memberi solusi pada kita,"

kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan sambutan dalam Indonesia Investment Forum, sebagai rangkaian acara International Monetary Fund - World Bank Group (IMF-WBG) 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10).

Menko Darmin menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 disusun dan difokuskan pada akselerasi infrastruktur.

Dia menyebutkan mulai 2015-2019, pemerintah menargetkan untuk membangun berbagai macam infrastruktur seperti 1.800 km jalan tol, 2.159 km kereta api antar kota, 24 pelabuhan baru, 15 bandara baru, serta 35.000 MW pembangkit listrik.

Kemudian lebih fokus lagi, pemerintah pun menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) terdiri dari 223 proyek dan 3 program, dengan perkiraan total nilai investasi 307,4 miliar dollar AS. Dari perkiraan total nilai investasi sebesar 307,4 miliar dollar AS untuk PSN tersebut, lebih dari 50 persen pendanaan diharapkan berasal dari sektor swasta.

"Salah satu fokus utama untuk menarik sektor swasta adalah dengan adanya skema Public Private Partnership (PPP). Pemerintah terus mendukung dari aspek fiskal, regulasi, maupun kelembagaan," sambungnya.

Dari sisi fiskal, pemerintah menyiapkan dana dukungan tunai infrastruktur (Viability Gap Fund), pembayaran secara berkala (Availability Payment), dan jaminan.

Dari aspek regulasi, pemerintah memiliki Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk memandu proses PPP dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penggunaan aset negara untuk proyek PPP.

Sementara soal kelembagaan, pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) untuk debottlenecking, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mengeksekusi fasilitas pengembangan proyek, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk memberikan jaminan pemerintah.

Promosi Investasi

Untuk itu, pemerintah memanfaatkan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-WBG) 2018 untuk menjaring investor, terutama ke infrastruktur. Karena itu,

dalam kesempatan tersebut digelar one-on-one meeting sebagai forum untuk mempertemukan investor luar negeri untuk ikut membiayai sejumlah proyek infrastruktur yang butuh pendanaan.

"Investor akan dipertemukan langsung dengan regulator dan pelaksana proyek untuk membicarakan secara detiail peluang investasi yang tersedia dan manfaat yang bisa didapat jika berpartisipasi.

Sejak awal sudah mengundang strategic investor dan financial investor datang dalam event ini," kata Deputi Direktur Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI), Agustina Dharmayanti di Nusa Dua.

Beberapa investor yang datang sudah menggelar pertemuan dengan PLN, Jasa Marga, Pertamina dan ITDC untuk pengembangan pariwisata. Para investor tersebut seperti Air France dan KLM yang tertarik mengembangkan Garuda maintenance facility. bud/E-10