Alokasi Subsidi Makin Membengkak

JAKARTA - Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi subsidi mengingat alokasi subsidi dalam postur APBN terus meningkat sehingga membuat anggaran terkuras. Karena itu, penyaluran subsidi jangan sampai bocor dan harus tepat sasaran.

Dalam RAPBN 2023, pemerintah menganggarkan dana subsidi sebesar 502 triliun rupiah. Anggaran subsidi tersebut mayoritas digunakan untuk menyubsidi sektor energi.

"Dengan besarnya alokasi anggaran subsidi tersebut, pemerintah harus lebih ketat mengawasi distribusi barang subsidi," tegas Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono Hutomo, merespons pidato RAPBN 2023 Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (16/8).

Dia melanjutkan, perlunya pengawasan sebab anggaran subsidi berpotensi kembali membesar apabila pemerintah tidak dapat mengawasi pendistribusiannya. Karena itu, pemerintah perlu fokus pada revisi peraturan presiden (perpres) bahan bakar minyak (BBM) agar subsidi jatuh kepada masyarakat yang berhak.

Saat ini, lanjutnya, masyarakat sudah merasakan lonjakan harga pangan dan energi yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, ekonomi masyarakat baru berangsur membaik dari dampak krisis ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

"Kenaikan LPG dan BBM nonsubsidi juga semakin membuat tekanan ekonomi bagi masyarakat. Sudah seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi dan fokus merevisi Perpres No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran BBM, sehingga subsidi yang dikeluarkan menjadi tepat sasaran," tandas Sartono.

Pada kesempatan sama, Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto, menjelaskan mayoritas anggaran subsidi pada 2023 itu untuk membayar kompensansi ke Pertamina dan PLN. Pemerintah tahun depan masih akan tetap memberikan subsidi energi dan kompensasi BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram sebesar 336,7 triliun. Rinciannya, subsidi sebesar 210,7 triliun rupiah dan dana kompensasi 126,0 triliun rupiah.

"Ini saya kira wajar untuk mengantisipasi fluktuasi harga energi yang akan meningkat pada 2023 seiring peningkatan permintaan energi karena pulihnya ekonomi dunia dari pandemi," tandasnya.

Rofik juga menegaskan tidak adanya usulan kenaikan BBM dalam RAPBN 2023. Dia melihat sudah seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga BBM karena sudah ada bantalan yang disiapkan, yaitu subsidi dan dana kompensasi yang ditambah pada 2022.

Perhatian Publik

Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Defiyan Cori, menjelaskan alokasi dan realisasi subsidi energi memang meningkat selama lima tahun terakhir dengan rerata di atas 100 triliun rupiah tiap tahun. Realisasi subsidi tertinggi terjadi pada 2018 sebesar 145,1 triliun rupiah. Kemudian, realisasi subsidi energi pada 2021 berjumlah 131,5 triliun rupiah.

Sementara itu, pada 2022, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sejumlah 134 triliun rupiah. Sebagai rinciannya, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilo gram sejumlah 77,5 triliun rupiah, dan subsidi listrik sejumlah 56,4 triliun rupiah.

"Untuk itulah, publik juga harus punya perhatian serius (concern) atas membengkaknya realisasi subsidi energi yang mencapai 502,4 triliun rupiah dan dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo serta siapakah penerima manfaat yang sebenarnya," pungkasnya.