Alokasi Anggaran untuk IKN Masuk di APBN 2025

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rancangan APBN Tahun 2025.

Meski tidak mengetahui secara rinci besaran anggaran tersebut, Moeldoko memastikan bahwa pembangunan IKN sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

"Itu sudah masuk dalam RPJP, hanya besarannya nanti yang pasti disesuaikan, tapi bahwasanya itu dalam dokumen strategis negara, sudah ada itu IKN," kata Moeldoko saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8).

Moeldoko menjelaskan bahwa pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang akan melakukan perhitungan kemampuan APBN untuk pembangunan IKN.

Menurut Mantan Panglima TNI itu, realisasi pembangunan IKN dan program lainnya ditentukan oleh pemerintahan selanjutnya, yang salah satunya dilihat dari porsi kebutuhan dan prioritas.

"Aku tidak tahu persis besarannya ya, tapi alokasi itu sudah ada. Semuanya tergantung dari pemerintahan yang baru akan melihat prioritasnya. Kalau ditanya sekarang gimana besarannya itu bisa azas fleksibility, melihat kebutuhan dan prioritasnya," kata Moeldoko.

Saat ditanya soal kelanjutan IKN, Moeldoko menjawab bahwa pemerintahan Prabowo Subianto memiliki transisi yang sejalan (in line) dengan pemerintahan saat ini.

Oleh karena itu, Moeldoko menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang kelanjutan program pembangunan IKN pada masa pemerintahan selanjutnya. "Sesuatu yang in line antara pemerintahan yang sekarang ini dengan yang akan datang, sehingga apa? Tidak perlu dikhawatirkan," kata Moeldoko.

Sementara itu, Kepala Staf Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan bupati/wali kota dan gubernur seluruh Indonesia siap berkumpul di IKN, Kaltim pada 13 Agustus 2024. "Iya, tanggal 13 gubernur dan penjabat gubernur se-Indonesia, termasuk para bupati dan wali kota, dikumpulkan oleh Presiden RI," kata Heru saat ditemui Puskesmas Tebet Jakarta Selatan, Selasa.

Heru mengatakan agendanya adalah pengarahan oleh Presiden RI Joko Widodo kepada para bupati dan wali kota pukul 09.00 WIB dan selanjutnya pukul 10.00 WIB untuk gubernur.

Arahan tersebut salah satunya meliputi tahapan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI untuk menjaga netralitas dan keamanan menjelang pelaksanaannya. "Tahapan proses pilkada, wilayah masing-masing harus aman dan menjaga netralitas," ujarnya. Kemudian, pembahasan juga merealisasikan kegiatan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), hingga rencana pembangunan jangka pendek daerah.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Muhammad Yusuf Permana mengatakan semua menteri akan menghadiri Sidang Kabinet Paripurna perdana di IKN, Kalimantan Timur pada 12 Agustus 2024.

Presiden Joko Widodo akan mengadakan Sidang Kabinet Paripurna perdana bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN Kalimantan Timur pada Senin (12/8).

Plt. Kepala Otorita IKN/Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Presiden Jokowi dijadwalkan berangkat ke IKN pada 11 Agustus 2024. Ant/S-2