Alih Fungsi Lahan Harus Diatasi

Jakarta- Pemerintah dinilai perlu mengatasi alih fungsi lahan untuk mencapai ketahanan pangan. Sebab, luas lahan pertanian saat ini turun akibat kerap dijadikan pembangunan yang tidak terkait dengan produksi pangan.

"Berkurangnya luas lahan pertanian akan berdampak signifikan pada stabilitas pasokan pangan yang sudah ada," kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman, Jumat (22/2).

Ilman mengingatkan jumlah populasi Indonesia terus meningkat, dan peningkatan populasi tersebut juga selayaknya diikuti dengan kebutuhan akan pangan dan perumahan di berbagai daerah. Padahal, lanjutnya, menurut data BPS, luas lahan pertanian mengalami peningkatan sebesar 3,2 persen selama 2003-2013, kemudian menurun rata-rata 0,5 persen pada tahun-tahun berikutnya.

"Program pencetakan sawah dan pemanfaatan lahan tidur yang menjadi fokus pemerintah saat ini pun sebenarnya perlu memerhatikan bahwa kondisi lahan baru perlu penyesuaian waktu agar bisa memiliki tingkat produktivitas yang sama atau melebihi lahan sawah lama yang terancam alih fungsi," jelas Ilman.

Dia menambahkan keberlangsungan program-program tadi perlu dievaluasi mengingat belum efektifnya UU 41/2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah daerah mengingat pajak daerah yang diterima dari lahan sawah tidak sebesar dari pendapatan lahan pemukiman dan industri.

Selain itu, ujar dia, faktor lainnya yang harus diperhatikan karena memengaruhi ketahanan pangan adalah perubahan iklim, tersedianya pangan bergizi terutama melalui diversifikasi jenis pangan dan konten nutrisi, termasuk kestabilan harga pangan di pasar yang juga harus diusahakan, sehingga di sinilah peran pemerintah menjadi penting terutama dalam mempertimbangkan regulasi impor pangan dan pemasangan harga acuan komoditas.Ant/E-10