AKD Terbentuk, DPRD Kebut APBD

Tidak sedikit anggota DPRD dan masyarakat luas masih buta anggaran 2020. Padahal, anggaran yang dibahas mencapai hampir 100 triliun rupiah.

JAKARTA - Sejumlah Fraksi di DPRD menggelar rapat pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi serta empat wakil ketua yang hadir semuanya, yaitu Muhammad Taufik, Abdurrahman Suhaimi, Zita Anjani, dan Misan Samsuri.

Dalam rapat tersebut, diputuskan, setiap fraksi diminta untuk menyerahkan nama pimpinan AKD pada Kamis (17/10). Tiap fraksi sepakat untuk segera menyelesaikan AKD, berupa badan dan komisi-komisi, sehingga kerja DPRD bisa segera berjalan. Prasetio Edi menutup rapat tanda sudah ada kesepakatan atas semua itu.

"Sudah beres, ya, sepakat semua. Nama-nama AKD menunggu putusan hari Kamis. Kan nama-nama itu disetorkan semua. Semua fraksi. Kita bagi di kesempatan, di forum rapat, (pembagian) fraksi lain kan proporsional. Senin (21/10) paripurna," katanya.

Senada dengannya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, mengatakan setiap fraksi akan mendapat proporsi anggota AKD sesuai dengan jumlah kursi. Nantinya, Sekretariat Dewan (Setwan) akan mengirim surat permohonan nama dan jumlah anggota yang harus dikirimkan.

"Saya kira sudah sepakat hari Kamis, nama-nama AKD sudah masuk. Sesuai dengan proporsional datanya kan ada beberapa, hari Kamis," ucap Taufik usai rapat pembahasan AKD di gedung DPRD DKI Jakarta.

Setelah AKD terbentuk, lanjutnya, DPRD DKI Jakarta akan segera mengebut pembahasan APBD 2020. Dia meyakini, APBD 2020 itu akan tuntas sebelum waktu yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri pada 30 November nanti.

"Minggu depan sudah mulai (bahas APBD). Minggu ini bahas AKD. Waktunya cukup sebulan itu. Kita bahas maraton saja. Kan pembahasan terbuka untuk umum, datang saja. Wartawan boleh datang, LSM boleh datang," jelasnya.

Kebut APBD

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta DPRD DKI Jakarta segera mengebut pembahasan APBD DKI Jakarta 2020. Menurutnya, pembahasan APBD itu cukup mendesak mengingat waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri hanya sampai 30 November mendatang. Terlebih, katanya, draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) telah dimasukkan ke DPRD pada Juli lalu.

"Itu deadline dari kementerian dalam negeri. Nah biasanya pembahasan sudah dimulai dari bulan Agustus sekarang sudah Oktober kita berharap bisa sprint untuk bisa menyelesaikan," katanya.

Diakuinya, draf KUA-PPAS itu mengalami penyesuaian sehingga diturunkan lagi dari website bappeda.jakarta.go.id. Menurutnya, penyesuaian itu perlu dilakukan karena asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 itu mengalami penyesuaian.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest menyayangkan pernyataan Gubernur DKI yang mengatakan adanya penggiringan opini soal tidak transparannya anggaran DKI di masa Gubernur sekarang. Menurutnya, PSI sudah bersurat resmi sejak 9 Agustus meminta jajaran Gubernur untuk membuka dokumen KUA-PPAS namun tidak ada jawaban apapun sampai hari ini.

"Apakah bila PSI berbicara fakta transparansi anggaran, Gubernur menganggap ini hal yang receh? Jadi daripada bersilat lidah menyuarakan penggiringan opini, lebih baik hari ini Gubernur membuka dokumen KUA-PPAS kepada publik. Tenggat waktu pembahasan sudah tinggal 6 minggu saja," tegasnya.

Menurutnya, tidak sedikit anggota DPRD dan masyarakat luas masih buta anggaran 2020. Padahal, katanya, anggaran yang harus dibahas dan diperiksa itu mencapai hampir 100 triliun rupiah. Dia meminta, situs apbd.jakarta.go.id jangan sampai hanya jadi pajangan. Karena, ucapnya, lawan dari korupsi adalah keterbukaan. pin/P-6