AKD Terbentuk, DPRD Kebut APBD

"Itu deadline dari kementerian dalam negeri. Nah biasanya pembahasan sudah dimulai dari bulan Agustus sekarang sudah Oktober kita berharap bisa sprint untuk bisa menyelesaikan," katanya.

Diakuinya, draf KUA-PPAS itu mengalami penyesuaian sehingga diturunkan lagi dari website bappeda.jakarta.go.id. Menurutnya, penyesuaian itu perlu dilakukan karena asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 itu mengalami penyesuaian.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest menyayangkan pernyataan Gubernur DKI yang mengatakan adanya penggiringan opini soal tidak transparannya anggaran DKI di masa Gubernur sekarang. Menurutnya, PSI sudah bersurat resmi sejak 9 Agustus meminta jajaran Gubernur untuk membuka dokumen KUA-PPAS namun tidak ada jawaban apapun sampai hari ini.

"Apakah bila PSI berbicara fakta transparansi anggaran, Gubernur menganggap ini hal yang receh? Jadi daripada bersilat lidah menyuarakan penggiringan opini, lebih baik hari ini Gubernur membuka dokumen KUA-PPAS kepada publik. Tenggat waktu pembahasan sudah tinggal 6 minggu saja," tegasnya.

Menurutnya, tidak sedikit anggota DPRD dan masyarakat luas masih buta anggaran 2020. Padahal, katanya, anggaran yang harus dibahas dan diperiksa itu mencapai hampir 100 triliun rupiah. Dia meminta, situs apbd.jakarta.go.id jangan sampai hanya jadi pajangan. Karena, ucapnya, lawan dari korupsi adalah keterbukaan. pin/P-6
Halaman Selanjutnya....