Akbar: Jatah Menteri Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA - Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan siapa saja yang akan mengisi kursi sebagai menteri apakah bersumber dari partai politik atau sumber lainnya merupakan hak prerogatif presiden, Golkar hanya menunggu dan menyerahkan sepenuhnya pada presiden.

"Terkait dengan pemilihan pembantu presiden yang bersumber dari berbagai sumber termasuk dari parpol tentu saja kita melihat dari perspektif bahwa itu adalah memang hak prerogatif presiden, karena itu kita serahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan siapa yang akan jadi menteri," kata Akbar saat ditemui di DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8).

Ketika ditanya apakah kelakar politik Megawati terkait komposisi "kursi" menteri untuk PDIP yang ditanggapi oleh Presiden Jokowi hal yang wajar dilakukan seorang politisi, Akbar yang juga Wakil Dewan Pembina Partai Golkar mengatakan itu bagian dari penampilan orang yang berbeda-beda. "Ya masing masing orang kan dalam penampilannya tidak bisa sama, tetapi tentu saja apapun penampilan itu, kalau di depan kita ada presiden tentu kita memposisikan presiden sebagai kepala negara. Tentu harus ada (apa itu) menggambarkan bahwa kita menghormati beliau sebagai presiden," kata Akbar.

Akbar optismis bahwa presiden dalam memilih para pembantunya tentu akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan dukungan yang diperoleh oleh partai-partai politik terutama dalam pemilihan legislatif. "Saya yakin pasti dia (presiden) akan menjadikan itu sebagai salah satu faktor mempertimbangkan untuk mengisi jabatan menteri dalam periode yang akan datang ini. Oleh karena itu sebaiknya kita tunggu saja," kata Menteri Sekretaris Negara era Presiden BJ Habibie itu.

Soal menteri dari kalangan muda (milenial), Akbar lagi-lagi mengatakan hal tergantung pada presiden dan ia berkeyakinan penetapan anak-anak muda di kursi menteri tidak akan mengurangi esensi dari apa yang disampaikan presiden bahwa orang yang mengisi kursi menteri memiliki kapabilitas, integritas, kemampuan mengambil tindakan atau eksekusi terhadap langkah atau kebijakan yang ditetapkan oleh menteri.
Halaman Selanjutnya....