![Ajukan Anggaran Rp128,15 Triliun, Kementerian PUPR Prioritaskan Kontrak Tahun Jamak](https://koran-jakarta.com/images/article/ajukan-anggaran-rp128-15-triliun-kementerian-pupr-prioritaskan-kontrak-tahun-jamak-230607164846.jpg)
Ajukan Anggaran Rp128,15 Triliun, Kementerian PUPR Prioritaskan Kontrak Tahun Jamak
![Ajukan Anggaran Rp128,15 Triliun, Kementerian PUPR Prioritaskan Kontrak Tahun Jamak](https://koran-jakarta.com/images/article/ajukan-anggaran-rp128-15-triliun-kementerian-pupr-prioritaskan-kontrak-tahun-jamak-230607164846.jpg)
Suasana Rapat Kerja Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6/2023).
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan anggaran pada 2024 sebesar Rp128,15 triliun. Kementerian menyebutkan seluruh pekerjaan konstruksi pada 2024 tuntas pada tahun tersebut, sehingga infrastruktur tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Berdasarkan SB Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 dan Menteri Keuangan Nomor S-287/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023, ditetapkan Pagu Indikatif Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp128,15 triliun," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6).
Menurut dia, adapun penyesuaian pagu per unit dari total pagu indikatif tersebut, Kementerian PUPR mengusulkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp44 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp49 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp27 triliun.
Kemudian Ditjen Perumahan diusulkan sebesar Rp6,19 triliun, Ditjen Bina Konstruksi Rp580 miliar dan SIBBP Rp1,39 triliun.
Adapun prioritas utama pada tahun depan yakni kontrak tahun jamak atau multi years contract, kemudian Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR), dan direktif presiden.
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2024 yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan 7 Prioritas Nasional".
Adapun tujuh prioritas nasional tersebut adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, kemudian mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Prioritas berikutnya yakni meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Lalu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
Prioritas lainnya memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, kemudian membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
Prioritas terakhir yakni memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Basuki juga memaparkan bahwa realisasi anggaran 2023 per 4 Juni 2023 sebesar Rp31,98 triliun atau 22,70 persen dari total anggaran dengan progres fisik sebesar 24,95 persen, lebih tinggi dari realisasi keuangan tahun 2022 sebesar 19,21 persen dari total anggaran dan progres fisik sebesar 22,03 persen.
Redaktur : Muchamad Ismail
Komentar
()Muat lainnya