Airlangga Hartanto: Pemilu Akan Gerakkan Perekonomian Indonesia di Tengah Ancaman Resesi Dunia

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, penyelenggaraan pemilu bisa menjadi booster untuk jalannya perekonomian pada 2024. Apalagi di tengah ancaman resesi ekonomi pada 2023 dan konstelasi politik global, Indonesia bisa mempertahankan stabilitas ekonomi dengan pemilu.

Dia menjelaskan, dalam kegiatan pemilu setiap partai politik biasanya cenderung menggunakan dana partai untuk kegiatan masyarakat. Kegiatan tersebut, menurut Airlangga, sedikitnya bisa membantu kelangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau stabilitas ekonomi di masyarakat.

"Dalam pemilu biasanya hampir semua partai mengalokasikan dana untuk kampanye, dan alokasi dana kampanye itu untuk kegiatan masyarakat. Dengan demikian, kita berharap pemilu itu akan menggerakkan perekonomian," kata Airlangga dalam diskusi bertajuk "Airlangga Melalui KIB: Game Changer 2022", yang diselenggarakan oleh XYZ Plus Agency, pada Senin (10/10).

"Pemilu itu akan jadi booster tambahan daripada kebijakan parpol terhadap kegiatan politik masyarakat," sambung dia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini juga menyebut, Indonesia diuntungkan karena memiliki pasar domestik atau domestic market, untuk memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri.

Dia juga menjelaskan stabilitas politik Indonesia mesti terjaga menjelang Pemilu 2024. Sebab, kata dia, tak hanya ancaman resesi yang menghantui Indonesia, tapi juga ancaman perubahan iklim, hingga perang Ukraina-Rusia yang belum berujung.

"Di 2023 ketidakpastian itu besar, kita lihat juga pandemi Covid-19 belum berakhir, kita lihat juga di Ukraina akhir perang belum kelihatan, dan kita masih dihadapi climate change yang tentu sangat berpengaruh pada food security," ujarnya.

Bentuk Koalisi

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan pembentuan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bukan hanya dilandaskan pada upaya praktis menjelang pemilu 2024. Menurutnya, pembentukan KIB dilandasi pada visi misi yang jauh lebih mendasar dari pada hanya sekedar urusan politik.

Dia beralasan KIB dibentuk jauh-jauh hari sebelum pemilu adalah agar koalisi yang dibangun bisa kuat dan solid. "Pertama, politik di Indonesia itu memerlukan kerja sama antara partai politik, terutama tentu di agenda-agenda pemilu di tahun 2024. Berdasarkan pengalaman Partai Golkar, kami sudah mengikuti pembentukan koalisi di menit-menit terakhir dan itu tidak diikuti dengan solidaritas dari koalisi itu sendiri, sehingga tidak optimal untuk partai-partai politik yang masih di dalam koalisi itu sendiri," jelas Airlangga, Senin (10/10).

"Berdasarkan pengalaman mulai 2004, 2009, 2014 dan 2019 para tokoh senior Golkar meminta agar persiapan dilakukan lebih awal dan itu tentu banyak hal yang perlu disatukan, baik visi misi, maupun kerjasama di level DPP, di pusat dan juga daerah termasuk provinsi dan Kabupaten Kota. Oleh karena itu, hal ini memerlukan sebuah mekanisme tersendiri dan membutuhkan kegiatan bersama," sambungnya.

Perkuat Solidaritas

Selain untuk mengukuhkan solidaritas, dia menjelaskan bahwa pembentukan KIB itu sendiri juga dilakukan demi menghindari politik identitas.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai tiket capres dan cawapres, Airlangga menjelaskan bahwa KIB sudah sepakat bahwa calon yang akan diusung adalah yang berkiprah di partai. Sejauh ini komunikasi yang dibangun dengan partai politik lainnya pun cair, termasuk dengan PDIP yang tampak dari pertemuan Airlangga dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani akhir pekan lalu.

"Jadi komunikasi dengan partai politik termasuk dengan ketua-ketua umum dan kemarin dengan Ibu Puan juga tentu beliau mempunyai mandat untuk berkomunikasi dengan partai politik," kata Airlangga.

"Bagi Ibu Puan ini roadshow yang keempat. Bagi Golkar, kita sudah lebih dahulu berkomunikasi dengan pimpinan partai lain termasuk Gerindra, termasuk Pak Surya Paloh (Nasdem) kemudian juga dengan Pak AHY (Demokrat) dan tokoh-tokoh parpol yang lain, termasuk dengan teman-teman di PKS," tegasnya.

Jadi, sambungnya, pertemuan semacam itu adalah upaya untuk mendorong persamaan persepsi ke depan, terutama di tengah ketidakpastian global.

"Kita harus menyukseskan kepemimpinan dan pembangunan Bapak Presiden Jokowi sampai tahun 2024 dan ini harus kita kawal bersama apalagi KIB seluruhnya berada di pemerintah dan PDIP ada pemerintahan. sehingga ini kita dorong untuk memperkuat solidaritas," tutupnya.