Air Mineral Akan Ditarik Pajak

BEKASI - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat segera melakukan penarikan pajak mineral, bukan logam maupun batuan, sedangkan hingga saat ini prosesnya masih kajian oleh kementerian.

"Payung hukumnya berupa perda, saat ini sedang dikaji kementerian sebelum dilembardaerahkan," kata Kepala Bidang Pajak Daerah dan Lainnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Betty Kusuma Wardhany di Cikarang, Senin (16/4).

Dia mengatakan jenis pajak mineral bukan logam dan batuan, meliputi penambangan asbes, pasir, dan garam batu. "Saat ini sudah ada pengusaha tambang yang ingin membayar, tapi karena payung hukumnya belum dilembardaerahkan jadi pajaknya belum dibayarkan," katanya.

Peraturan daerah tentang pajak yang saat ini masih dikaji juga memuat jenis pajak lainnya, seperti pajak air tanah hasil revisi regulasi sebelumnya. "Untuk pajak air tanah mengalami perubahan dari sebelumnya Nilai Perolehan Air (NPA) sebesar 400 sampai 500 rupiah menjadi tarif baru sebesar 1.500 rupiah," katanya.

Dia mengatakan ada sembilan jenis pajak daerah lainnya yang diterapkan di Kabupaten Bekasi, di antaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, serta pajak mineral bukan logam dan batuan. "Dari seluruh jenis pajak daerah lainnya, hanya pajak sarang burung walet yang nilainya kecil yakni hanya dua juta rupiah setahun," katanya.

Betty menyatakan ada peningkatan penerimaan pajak daerah lainnya pada periode Januari hingga April, yakni sebesar 99 miliar rupiah pada tahun lalu (2017) menjadi 129 miliar rupiah untuk periode yang sama pada 2018.

Pihaknya menargetkan penerimaan pajak daerah lainnya dari sembilan jenis pajak tersebut 452 miliar rupiah hingga akhir tahun ini. "Target pajak terbesar di pajak penerangan jalan yakni sebesar 288 miliar rupiah lebih dari setengah total target pajak keseluruhan," katanya.

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin mengatakan peningkatan penerimaan pajak daerah lainnya tidak lepas dari diterapkannya pembayaran pajak dengan sistem dalam jaringan atau online.

"Laporan dinas seperti itu, makanya saya dorong dinas untuk terus lakukan sosialisasi pembayaran sistem 'online' kepada setiap wajib pajak di Kabupaten Bekasi," katanya.

Neneng mengatakan peningkatan pendapatan dapat diraih juga di sejumlah pos dinas yang notabene sebagai dinas penghasil.

"Saya harap dinas penghasil lainnya juga harus kerja keras agar melebihi target, kalau PAD (Pendapatan Asli Daerah) meningkat manfaatnya dapat lebih dirasakan lagi oleh masyarakat Kabupaten Bekasi," katanya.

Ant/P-5