Ada Enam Daerah dengan Angka Buta Aksara Tertinggi di Indonesia

Namun, perbaikan tersebut masih menyisakan masalah. Pasalnya masih ada beberapa daerah dengan angka buta aksara yang lebih tinggi di banding daerah-daerah lain. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat aksara menjadi titik masuk kemampuan literasi yang mampu memperbaiki kehidupan masyarakat.

Untuk mengupas hal tersebut, Koran Jakarta mewawancarai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUD-Dikdasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri. Berikut petikan wawancaranya.

Bisa dijelaskan latar belakang program pengentasan buta aksara khususnya di Indonesia?

Buta aksara itu menghambat banyak aspek kehidupan masyarakat. Tanpa mengenali aksara seseorang akan sulit memiliki kemampuan literasi untuk mengakses ilmu pengetahuan. Untuk konteks lebih luas, akan menyulitkan juga untuk mengakses kesehatan dan ekonomi.

Menurut statistik, angka buta aksara terus mengalami perbaikan. Bagaimana cara menjaga tren ini?

Memang ada perbaikan, tapi kita masih meninggalkan beberapa wilayah yang perlu mendapat penekanan program pengentasan buta aksara. Ada enam daerah dengan angka buta aksara tertinggi di Indonesia yaitu Papua (21,9 persen), Nusa Tenggara Timur (7,46 persen, Nusa Tenggara Barat (4,24 persen), Sulawesi Selatan (4,22 persen) Sulawesi Barat (3,98 persen), dan Kalimantan Barat (3,81 persen).

Pengentasan buta aksara tersebut bukanlah tugas mudah. Namun, permasalahan harus tetap dituntaskan, agar perkembangan literasi di Tanah Air tidak terhambat.

Sampai saat ini, apa saja tantangan dalam pengentasan buta aksara?

Masalah buta aksara di masing-masing daerah memiliki penyebab yang berbeda. Adapun masalah-masalah terkait buta aksara di antaranya geografis tempat tinggal, gender, ekonomi, dan akses pendidikan.

Misal kalau kita lihat perkembangan pemberantasan buta aksara, secara umum, kelompok perkotaan relatif lebih tinggi. Bisa dua kali lipat dibanding kelompok perdesaan.

Dari segi gender secara rata-rata jumlah buta aksara perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kesetaraan gender harus kita perjuangkan juga agar warga melek huruf.

Selain itu, orang dengan pendapatan lebih tinggi punya kesempatan tidak buta aksara. Jadi memang betul bahwa buta aksara terkait dengan ikhtiar kita memberantas kemiskinan.

Apa langkah-langkah dari pemerintah untuk terus mengurangi jumlah buta aksara di Indonesia?

Salah satu rangkaian tugas pokok dan fungsi Kemendikbud yaitu pemberantasan buga aksara. Hal ini penting di luar sektor pendidikan formal dari PAUD sampai perguruan tinggi yang juga kita garap.

Kita telah menyiapkan beberapa program pendidikan keaksaraan. Salah satu program adalah dengan menyusun klasterisasi buta huruf berdasarkan daerah.

Pengklaseteran daerah tersebut kita rasa efektif dalam menurunkan angka buta aksara di Indonesia. Bahkan, Jumeri menyebut bakal membuat koordinasi gabungan (korgab) pemerintah pusat dengan daerah.

Kedepan ada korgab daerah dengan pusat. Kita cover dengan balai besar penjaminan mutu pendidikan, nanti unit-unit kami itu bisa memastikan berjalannya program keaksaraan.

Berarti akan ada semacam peta sebaran buta aksara?

Ya, nanti ada juga semacam peta sebaran buta aksara berdasarkan data dengan variabel-variable yang lebih khusus. Masalah-masalah buta aksara di daerah itu berbeda-beda. Dengan begitu, program pengentasan buta aksara bisa disertai solusi-solusi yang tepat.

Intervensi melalui pendidikan seperti apa?

Tentu bentuk pendidikannya nanti sesuai klasterisasi tadi agar metode dan dampaknya juga terasa. Selain itu, jejaring dan sinergi dengan masyarakat juga penting dalam pengentasan buta aksara. Sebab setelah melek aksara, tahap selanjutnya adalah agar tidak terjadi buta aksara melalui program-program literasi masyarakat. Kita berharap 2023 tidak ada lagi wilayah-wilayah dengan tingkat buta aksara yang tinggi. muh ma'arup/P-4