Ada Apa Sampai DPR dan Presiden Diminta Segera Panggil Kapolri

Erasmus berpendapat, deretan kasus dan kekecewaan masyarakat yang massif ini menandakan urgensi reformasi institusi dan personel kepolisian secara menyeluruh. Alih-alih merespon kritik dengan memperbaiki kinerja, malah justru yang dihadirkan adalah serangan balik pada pelapor, pengancaman, penyerangan siber, hingga hadirnya narasi seolah masyarakat melakukan penghinaan terhadap institusi Polri.

"Karena itu ICJR meminta DPR dan Presiden segera memanggil Kapolri, sebagai bentuk respon langsung atas kririk yang dilayangkan masyarakat dan upaya jaminan agar semua institusi dalam pemerintah melihat pesan substansial dari bergulirnya berbagai ekspresi kritik dan keluhan masyarakat terhadap institusi polri, jangan justru dibungkam dan membuat masyarakat takut berpendapat," ujarnya.

Erasmus meminta DPR yang memegang fungsi pengawasan terhadap kerja pemerintah untuk mengambil tindakan secara konkret berdasarkan kewenangannya tersebut. Komisi III DPR dapat memanggil Kapolri untuk mempertanyakan tindakan sewenang-wenang, tidak profesional dan mempromosikan kekerasan dari aparat. Parlemen harus menuntut langkah konkret apa yang akan dihadirkan oleh Polri untuk mereformasi institusi dan personelnya secara menyeluruh.

"Presiden juga harus menanggil Kapolri sebagai bentuk komitmen presiden mendengarkan aspirasi masyarakat, bahwa masyarakat dapat mengkritik semua institusi pemerintah tanpa bayang-bayang pengancaman, sesuai pidato kenegaraannya," katanya.

Kata Erasmus,Presiden perlu menuntut Kapolri memberikan pernyataan publik menyatakan deretan kasus yang terjadi adalah pelanggaran dan menentang promosi kekerasan dari aparat.