9 Pati Polri Daftar Capim KPK

JAKARTA - Mabes Polri memproses sembilan perwira tinggi (Pati) Polri yang akan mengikuti seleksi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Kesembilan Pati itu akan melewati tahapan penilaian, seperti persyaratan administrasi, kompetensi, dan persyaratan di bidang pengalaman bertugas di tingkat kepolisian.

"Dari SDM sudah menerima pendaftaran sembilan orang perwira tinggi Polri yang akan mengikuti seleksi terbuka calon komisioner KPK," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, di Jakarta, Selasa (18/6).

Menurut Dedi, proses untuk seleksi internal bagi kandidat dengan minimal berpangkat bintang dua atau Irjen, akan memakan waktu dua hari. Selanjutnya, para kandidat akan diverifikasi oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri.

"Misalnya tinggal lima orang, lima orang itu yang diberikan surat tahapan rekomendasi untuk mengikuti tahapan seleksi yang sudah dijadwalkan panitia seleksi KPK," ujar Dedi.

Memiliki Kompetensi

Dedi mengatakan kandidat yang mengikuti seleksi wajib memiliki kompetensi dan pengalaman penugasan di bidang penegakan hukum, sesuai persyaratan panitia seleksi KPK yang mensyaratkan minimal pengalaman sepuluh tahun. Tapi kalau memiliki kompetensi di bidang atau pernah menangani kasus-kasus korupsi itu jauh lebih bagus. Ada nilai plus.

Kandidat tersebut sebelum mengikuti tes dari panitia seleksi KPK, tambah Dedi, akan mengikuti uji publik. Uji publik tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk menilai langsung dan melihat rekam jejak kandidat sampai nanti ditentukan di tingkat DPR.

Sebelumnya, anggota Pansel Capim KPK, Hamdi Moeloek mengatakan Pansel Capim KPK dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya mencegah kandidat komisioner KPK 2019-2023 memiliki paham radikal. Itulah sebabnya pansel Capim KPK meminta bantuan BNPT untuk melacak para calon pimpinan KPK dari paham radikal.

"Semua calon yang masuk, kami perlakukan sama. Siapapun dia, tolong di-tracking, apa ada kemungkinan terpapar ideologi radikal. Saya kira, dari perkembangan terkini, baik di tingkat global atau Indonesia, persoalan ini hadir dan ada infiltrasi," kata Hamdi.

eko/fdl/N-3