80% Pencemaran Laut dari Daratan

JAKARTA - Lingkungan pesisir dan laut dengan kekayaan jenis serta keunikan sumber daya genetika yang sangat tinggi, menghadapi ancaman pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ancaman itu bersumber sekitar 80 persen dari aktivitas di daratan menimbulkan masalah nutrient, air limbah, sampah laut, micro-plastics, dan emerging issues lain.

"Berbagai aktivitas di daratan tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Pada akhirnya telah menurunkan kualitas serta fungsi ekosistem laut," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, dalam pernyataan tertulis yang diterima Koran Jakarta, Jumat (14/12).

Menurut Menteri Siti, Indonesia telah berinisiatif mengurangi sampah, khususnya yang berasal dari bahan plastik hingga 70 persen pada tahun 2025. Untuk itu, diluncurkan Rencana Aksi Nasional guna mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan.

"Indonesia juga melakukan inisiatif melalui komitmen 156 perusahaan besar untuk mengurangi sampah plastik," kata Menteri Siti Nurbaya.

Jumlah Signifikan

Indonesia, tambah Siti, telah menerapkan program penilaian kinerja lingkungan oleh perusahaan (Proper) yang telah menghasilkan pengurangan beban pencemaran dalam jumlah yang signifikan. Sebanyak 437 perusahaan hijau telah melaporkan 8.474 kegiatan yang didedikasikan untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) target ke-14.

Penyelenggaraan "High Level Dialog on the Integrative Global Agenda to Protect the Marine Environment from Land-Based Activities" pada tanggal 12 Desember 2018 di Paviliun Indonesia, Katowice, Polandia, bertepatan dengan pertemuan ke-24 para pihak Konvensi Perubahan Iklim (COP 24 UNFCCC). Ini merupakan dialog tingkat menteri dalam upaya inisiatif Indonesia melaksanakan langkah konkret menangani pencemaran dan kerusakan lingkungan laut.

High Level Dialogue merupakan tindak lanjut pertemuan "The Fourth Intergovernmental Review Meeting on the Implementation of the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities" (IGR-4), di Bali, tanggal 31 Oktober sampai 1 November 2018, yang telah menghasilkan Bali Declaration.

Pada acara High Level Dialog tersebut, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa Bali Declaration merupakan solusi negara-negara anggota dalam menangani masalah pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut yang berasal dari berbagai kegiatan yang berasal dari daratan. Kegiatan ini bersifat lintas negara sehingga perlu didukung kerja sama antar negara melalui peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan serta alih teknologi.

Dalam kesempatan tersebut, UN Assistant Secretary-General, Satya S Tripadi, mengapresiasi kinerja dan kepemimpinan Indonesia di bidang perlindungan lingkungan laut. "Kami berterima kasih kepada Indonesia yang telah menyelenggarakan pertemuan penanganan sampah di laut dan menghasilkan Bali Declaration," ucap Satya.

Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Yoshiaki Harada, sangat mendukung Indonesia dan negara-negara Asia lain untuk mengatasi sampah, termasuk sampah di laut. Jepang akan mendukung dari segi pengetahun dan teknologi penanganan sampah.

Menteri Harada mengapresiasipresi inisiatif Indonesia dalam penanganan permasalahan lingkungan laut. Hal serupa juga disampaikan Nino Tkhilav, Direktur Lingkungan Hidup dan Iklim Kementerian Lingkungan dan Pertanian Georgia. sur/N-3