8.065 Warga yang Mengungsi Diminta Kembali ke Palu

JAKARTA - Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, mengimbau masyarakat Kota Palu yang mengungsi keluar Palu pascagempa dan tsunami, untuk segera kembali. Sebab, kembalinya warga ke Palu akan mempercepat pergerakan roda ekonomi di kota tersebut.

"Saya meneruskan imbauan dari Gubernur Sulawesi Tengah. Beliau mengimbau agar masyarakat yang mengungsi segera kembali," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarkaat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho Kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (8/10).

Warga diminta kembali ke Palu untuk kemudian kembali bekerja, baik di sektor pemerintahan, pendidikan, ataupun perdagangan. Pemilik toko dan pedagang diimbau untuk kembali berjualan, supaya roda ekonomi di Palu semakin cepat pulih. Jumlah warga Palu yang mengungsi keluar dari Kota Palu pascagempa dan tsunami, menurut data BNPB, mencapai 8.065 orang.

Jumlah tersebut bertolak dari Palu melalui jalur udara maupun jalur laut. "Mereka kebanyakan pendatang, dalam kondisi bencana ini, mereka ke tempat kerabatnya, ke tempat anak-anaknya, mengungsi," ujar Sutopo. Gempa bermagnitudo 7,4 dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah, Jumat (8/10), mengakibatkan 1.948 orang meninggal dunia.

BNPB juga mencatat 835 orang hilang dan 10.679 orang luka berat. Sementara 74.444 warga mengungsi di 147 titik. Selain itu, dilaporkan 65.733 rumah dan 2.736 sekolah rusak. Lalu, terdapat tujuh fasilitas kesehatan rusak berat, terdiri dari satu rumah sakit dan enam puskesmas.

Akan Berakhir

Sementara itu, Kepala BNPB, Willem Rampangilei, mengatakan masa tanggap darurat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah akan berakhir Kamis (11/10). Masa tanggap darurat ini bisa berubah dengan alasan berbagai hal.

"Jadi, tanggap darurat akan berakhir pada 11 Oktober. Apakah ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan memang ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan," kata Willem.

BNPB, kata Willem, membutuhkan dana tambahan untuk merampungkan proses tanggap darurat di Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Pihaknya meminta tambahan sebesar 500 miliar rupiah kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kami mengusulkan tambahan anggaran 500 miliar rupiah ke Kemenkeu untuk tahap awal," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) telah mencairkan dana sebesar 560 miliar rupiah sebagai dana kedaruratan penanganan gempa bumi dan tsunami di Sulteng pada Senin 1 Oktober 2018 lalu. Dana kebutuhan penanganan tersebut lalu dikelola oleh BNPB.

ang/P-4