4.371 Wartawan Ikuti Vaksin Tahap II

JAKARTA - Dewan Pers dan sejumlah perwakilan asosiasi media mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memfasilitasi vaksinasi untuk pekerja media di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Sebanyak 4.371 wartawan dan pekerja media dijadwalkan mengikuti vaksinasi dosis II pada periode 21 April-7 Mei 2021 di Aula Blok G Lantai Dasar, Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Jakarta Pusat.
Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Internasional Dewan Pers, Agus Sudibyo, mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta, khususnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang membantu rekan-rekan pers mendapatkan vaksinasi Covid-19.
"Melalui kegiatan vaksinasi bersama ini, Dewan Pers berharap kekebalan tubuh rekan-rekan wartawan terhadap virus Covid-19 dapat segera terbentuk sehingga dapat melakukan aktivitas peliputan jurnalistik dengan lebih aman," kata Agus.
Namun demikian, Dewan Pers mengimbau agar protokol kesehatan 3M tetap dilaksanakan dan menjadi budaya baru di masyarakat, khususnya para pekerja media.
Sejalan dengan pernyataan Agus, Sekretaris Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) Arifin Asydhad menambahkan bahwa di era pandemi, kegiatan jurnalisme masih terus dilakukan dan tak mungkin berhenti.
"Tidak ada alasan buat Forum Pemred untuk tidak mendukung kolaborasi Dewan Pers dengan Pemprov DKI dalam melakukan vaksinasi ini. Semoga kolaborasi ini bisa berlanjut pada gelombang berikutnya," kata Arifin.

Kesempatan Emas
Ketua PWI Peduli, Mohammad Nasir, yang juga Direktur Kesejahteraan dan Pengabdian Masyarakat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, mengharapkan semua peserta vaksin dosis II, yang mendaftar melalui PWI, bisa meluangkan waktu untuk hadir sesuai jadwal yang sudah diberikan.
"Ini kesempatan emas yang harus kita manfaatkan. Tunda semua kegiatan lain untuk menerima vaksinasi Covid-19 dosis terakhir," kata dia.
Selanjutnya, Dewan Pers juga telah mengagendakan untuk penyelenggaraan vaksinasi bersama untuk pekerja media gelombang ketiga dan keempat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menyebutkan bahwa peningkatan kasus Covid-19 pada klaster perkantoran harus diteliti lebih detil penyebabnya karena peraturan telah ada dan pengawasan terus dilakukan.
"Terkait masalah sebab-musababnya memang harus ada penelitian lebih detil, namun institusi kita melakukan pengawasan kerja dari rumah, pelaksanaan protokol dari masa PSBB, PSBB ketat hingga PPKM Mikro," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansah.
Andri menyebutkan kemungkinan penyebab peningkatan kasus Covid-19 dari klaster perkantoran di Ibu Kota adalah banyaknya perkantoran yang tidak mematuhi protokol kesehatan batas maksimal kapasitas ruang kerja 50 persen. "Bisa jadi seperti itu," kata dia.
Selain itu, ada juga kemungkinan karena euforia setelah menerima vaksin sehingga masyarakat terlena tidak menjaga protokol kesehatan.
Pemerintah DKI Jakarta meminta masyarakat mewaspadai klaster perkantoran. Selama April ini jumlah pekerja yang terpapar Covid-19 dari klaster perkantoran meningkat. "Jumlah kasus konfirmasi Covid-19 pada klaster perkantoran dalam seminggu terakhir mengalami kenaikan," tulis akun instagram @dkijakarta, Minggu (25/4).
Jumlah kasus aktif dari klaster perkantoran mencapai 425 kasus dari 177 perkantoran yang tercatat dalam periode 12-18 April 2021. Padahal sepekan sebelumnya, pada 5-11 April 2021, hanya terdapat 157 kasus positif Covid-19 di 78 perkantoran. Ant/S-2