30 Persen Pesanan Hotel di DIY Dibatalkan Gara-gara Sultan HB X Wacanakan "Lockdown"

"Marilah kita terapkan prokes dengan disiplin dan ketat, ya, untuk semuanya saja, patuhi itu. Jangan lockdown, tentu kita tolak," tandasnya.

Seandainya nanti benar-benar diterapkan, PHRI berharap, pemerintah daerah tidak begitu saja lepas tangan. Dalam artian, kebutuhan hidup seluruh pelaku pariwisata harus dijamin sepenuhnya.

"Tegas menolak. Bila itu diterapkan, kami cukup minta kompensasi biaya hidup, untuk kami dan karyawan, serta potongan biaya operasional hotel dan restoran. Seperti listrik, pajak tanah, dan PDAM, yang sekarang naiknya luar biasa," pungkas Deddy.