270 Juta Warga RI Siap-siap! Menkeu Sri Mulyani Blak-blakan Soal Dampak Resesi Bagi Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan resesi yang dialami Amerika Serikat (AS), pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang negatif serta perang Rusia-Ukraina turut menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia.

Menurutnya inflasi yang tinggi telah memicu berbagai bank sentral sejumlah negara untuk mengetatkan likuiditas, dan meningkatkan suku bunga.

"Maka dalam inflasi yang muncul karena pemulihan ekonomi tidak diikuti supply, ditambah disrupsi perang, dunia tidak baik-baik saja. Inflasi di berbagai negara melonjak tinggi," jelas Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara Dies Natalis Ke-7 PKN STAN, pada Jumat (29/7).

Sri Mulyani kemudian menyebut bahwa melemahnya perekonomian global berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Pasalnya AS dan Tiongkok merupakan mitra dagang Indonesia.

"Apa hubungannya dengan kita lagi? AS, RRT, Eropa adalah negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Jadi, kalau mereka melemah, permintaan ekspor turun dan harga komoditas turun," kata Sri Mulyani.

AS disebut Sri telah mengalami resesi secara definisi. Negeri Paman Sam telah mencatatkan pertumbuhan negatif dua kali berturut-turut selama dua kuartal dalam tahun yang sama.

Sebelumnya, Biro Statistik melaporkan produk domestik bruto (PDB) AS pada kuartal II tahun ini mengalami kontraksi atau negatif 0,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Tiongkok pun serupa. Pertumbuhan ekonomi negeri tirai bambu di kuartal II 2022 mencatatkan penurunan ke angka 0,4 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi negara yang dipimpin Xi Jinping itu tercatat di angka 2,5 persen.

"Hari ini Anda baca berita, AS negatif growth Kuartal II, technically masuk resesi. RRT (Tiongkok) seminggu lalu keluar dengan growth Kuartal II yang nyaris 0 (nol)," jelas Sri Mulyani.

Meskipun ekonomi Indonesia terbilang kuat, Sri Mulyani tetap mewaspadai risiko inflasi di tanah air. Pasalnya, apabila dilihat dari APBN Surplus di bulan Juni sebesar Rp73,6 triliun atau 0,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Berbagai kemungkinan bisa terjadi dengan kenaikan suku bunga, capital outflow terjadi di seluruh negara berkembang dan emerging, termasuk Indonesia, dan bisa mempengaruhi nilai tukar, suku bunga, dan inflasi di Indonesia," ungkap Sri Mulyani.