Super El Niño Mengancam! MPR Dorong Aturan Iklim Lebih Kuat, Apa Dampaknya bagi Indonesia?
Senin, 23 Nov 2026, 00:05 WIB | Oleh: Marcellus Widiarto
Doc: Antara foto/HO MPR RI
JAKARTA – Ancaman Super El Niño kembali menjadi perhatian serius karena berpotensi membawa dampak besar bagi Indonesia. Fenomena iklim ekstrem ini dikhawatirkan memicu musim kemarau lebih panjang, kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong penguatan regulasi perubahan iklim serta kesiapan nasional di sektor pangan, energi, dan infrastruktur untuk menghadapi dampak Super El Niño pada 2026 terhadap perekonomian dan stabilitas global.
Eddy, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan perubahan iklim bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi isu ketahanan nasional yang membutuhkan kebijakan terintegrasi serta kerja sama internasional.
Sebaiknya Anda baca juga:
“Perubahan iklim sudah menjadi persoalan ketahanan nasional. Cadangan beras pemerintah yang mencapai 4,5 juta ton merupakan modal penting, tetapi harus diikuti penguatan produksi dan distribusi pangan,” ujar Eddy saat Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026.
Menurut dia, kekeringan akibat El Niño berpotensi menurunkan produksi pangan, mengganggu pembangkit listrik tenaga air, menghambat distribusi energi, serta meningkatkan harga komoditas. Dampak tersebut dapat meluas menjadi krisis pangan hingga migrasi penduduk di berbagai kawasan.
Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus memastikan ketersediaan pangan dan energi tetap terjaga di tengah meningkatnya risiko iklim.
Sebaiknya Anda baca juga:
Eddy menilai Indonesia memiliki posisi strategis dalam diplomasi iklim global dengan potensi energi terbarukan mencapai 3.687 gigawatt (GW), kapasitas penyimpanan karbon hampir 600 gigaton, serta kekayaan mangrove dan mineral kritis.
“Perubahan iklim tetap menjadi ruang kerja sama internasional di tengah rivalitas geopolitik. Indonesia dapat memainkan peran sebagai middle power yang menjembatani kepentingan Global North dan Global South sekaligus menawarkan kerja sama konkret di bidang energi terbarukan, CCS, dan ekonomi karbon,” ujar dia.
Ia juga mendorong percepatan implementasi agenda transisi energi nasional, termasuk Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW.
Menurut Eddy, tantangan utama transisi energi saat ini adalah memastikan komitmen dan minat investasi dapat diwujudkan menjadi proyek yang beroperasi.
Dalam diplomasi parlemen melalui London Climate Action Week dan Climate Week NYC 2026, Eddy mendorong pendanaan internasional untuk program PLTS 100 GW.
Upaya tersebut, kata dia, telah menghasilkan identifikasi potensi pembiayaan proyek energi terbarukan senilai satu miliar dolar AS atau sekira 1,2 GW dari delapan hingga sembilan lembaga keuangan.
“Keberhasilan transisi energi harus diukur dari proyek yang selesai tepat waktu, tersambung ke jaringan listrik, dan menghasilkan listrik. Karena itu, kepastian regulasi, percepatan perizinan, dan penyelesaian PPA menjadi kunci untuk mengubah minat investor menjadi investasi nyata,” kata dia.
Selain penguatan sektor energi, Eddy menyambut masuknya Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim Berkeadilan (PPIB) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai langkah memperkuat landasan hukum kebijakan iklim Indonesia.
Ia menilai regulasi tersebut perlu mengatur secara komprehensif mitigasi, adaptasi, loss and damage, pendanaan iklim, serta nilai ekonomi karbon.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!