Foto: DPR Sepakati RUU Perampasan Aset untuk Disahkan Menjadi Undang-Undang
Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kiri) menerima laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kedua kanan) saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setelah 18 tahun bergulir di DPR.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
MenPAN-RB Rini Widyantini menyampaikan pendapat akhir pemerintah atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) menyampaikan laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Anggota dewan mengikuti Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kanan) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (ketiga kiri), Saan Mustopa (kedua kiri), Sari Yuliati (kedua kanan), Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan), dan Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman (kiri) memberikan keteterangan usai Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.