Menaker Ungkap Aturan Dana Cadangan Pesangon Masih Disusun
Selasa, 17 Nov 2026, 19:55 WIBJAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, aturan teknis mengenai Dana Cadangan Pesangon (DCP) masih dalam tahap penyusunan. Pemerintah belum menetapkan lembaga pengelola, besaran dana, maupun mekanisme penyimpanannya.
Yassierli menegaskan, informasi mengenai kewajiban perusahaan menyimpan dana pesangon di lembaga tertentu belum dapat dipastikan. Sebab, ketentuan teknis mengenai pengelolaan dana tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut.
âTidak benar bahwa ada informasi harus di-store ke mana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja,â ujar Yassierli saat dikonfirmasi awak media di Gedung Vokasi Kemnaker, Selasa (17/11).
Ia menjelaskan, pembahasan aturan turunan tidak hanya mencakup lembaga yang akan menerima dan mengelola dana. Besaran dana yang perlu disiapkan perusahaan juga menjadi bagian dari pembahasan.
Menurut Yassierli, pemerintah ingin memastikan kebijakan tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja tanpa membebani perusahaan. Ketentuan DCP dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan kepastian pembayaran pesangon ketika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
âSemangatnya waktu disusun undang-undang ini bersama DPR adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh. Ketika nanti mereka di-PHK, sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon,â kata dia.
Terkait lembaga pengelola DCP, Yassierli mengatakan pemerintah belum melakukan kajian secara terperinci. Penentuan lembaga tersebut akan dibahas dalam proses penyusunan peraturan turunan.
Ia menambahkan, penyusunan aturan akan melibatkan berbagai pihak melalui mekanisme meaningful participation atau partisipasi bermakna. Pemerintah juga akan berkonsultasi dengan DPR, Presiden, serta Menteri Koordinator terkait.
âProsesnya pasti akan panjang. Nanti akan ada meaningful participation,â ujar dia.
âKita tentu akan dengar dari semua pihak, juga konsultasi dengan DPR. Saya juga harus konsultasi dengan Pak Presiden dan Pak Menko,â imbuh Yassierli.
Menaker meminta masyarakat menunggu proses penyusunan aturan lebih lanjut. Ia menegaskan, ketentuan yang berlaku saat ini baru mengatur DCP dalam undang-undang dan belum merinci teknis pelaksanaannya. ils/I-1
Berita Terkait:
-
Bahlil Bantah Tudingan Terlibat Penyadapan Presiden: Saya Juga Disadap!
-
23 Tahun Mengabdi, Ronaldo Gantung Sepatu! Portugal Siapkan Penghormatan Raksasa
-
Waspada! Kemnaker Minta Pekerja Hati-hati Penipuan BSU 2026
-
Skandal CEO Nvidia Memicu Ketegangan Baru Beijing dan Washington
-
Menteri PPPA Ajak Masyarakat Empati Sikapi Pembunuhan Ibu-Anak Madiun
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.