Telkom Siapkan 49 Pegawai Jadi Penggerak Antikorupsi, Gandeng KPK Perkuat Integritas

Senin, 16 Nov 2026, 18:15 WIB

JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan menyiapkan puluhan pegawai sebagai penggerak budaya integritas di lingkungan perusahaan. Melalui kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Telkom menggelar Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) pada 6–13 November 2026 yang dilanjutkan dengan pengembangan kompetensi menuju sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API).

Program tersebut diikuti 49 peserta yang berasal dari unsur culture booster dan pegawai pilihan perusahaan. Dari jumlah itu, sebanyak 13 peserta dipersiapkan mengikuti sertifikasi API, sedangkan seluruh peserta diharapkan melanjutkan proses sertifikasi PAKSI.

Ket. Foto: PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan menyiapkan puluhan pegawai sebagai penggerak budaya integritas di lingkungan perusahaan. Melalui kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Telkom menggelar Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) pada 6–13 November 2026 yang dilanjutkan dengan pengembangan kompetensi menuju sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API). — Sumber: Telkom

Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) di tengah transformasi bisnis dan organisasi TelkomGroup. Peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang aktif menyampaikan edukasi antikorupsi serta mendorong penerapan nilai integritas di unit kerja masing-masing.

Pelatihan klasikal berlangsung di Telkom Corporate University (Telkom CorpU), Senin (9/11), dengan dihadiri Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin. Dari TelkomGroup hadir Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno dan Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan, didampingi Senior General Manager Telkom CorpU M. Subhan Iswahyudi serta Ahli Utama Integritas Telkom Dr. Idodo Simangunsong.

Johanis Tanak mengapresiasi langkah TelkomGroup yang melibatkan sumber daya manusia perusahaan dalam memperluas upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, partisipasi dunia usaha dibutuhkan untuk membangun ekosistem integritas yang tidak hanya bertumpu pada sistem dan tata kelola, tetapi juga kesadaran setiap individu.

“Pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya melalui penguatan sistem dan tata kelola, tetapi juga melalui pembangunan kesadaran serta integritas setiap individu. Kami mengapresiasi langkah TelkomGroup yang memberikan ruang bagi insan perusahaan untuk mengembangkan kompetensi sebagai penyuluh dan penggerak integritas. Kami berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang mampu menularkan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten, sehingga budaya integritas semakin kuat dan tumbuh di lingkungan organisasi,” ujar Johanis.

Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyampaikan, integritas menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan perusahaan sekaligus membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Ia menilai transformasi tidak cukup hanya mengandalkan perubahan strategi bisnis, proses, dan teknologi, tetapi juga perlu didukung karakter serta budaya kerja yang menjunjung etika dan tanggung jawab.

“Bagi Telkom, integritas bukan sekadar prinsip yang tertuang dalam kebijakan perusahaan, melainkan nilai yang harus tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan seluruh insan perusahaan. Kami meyakini bahwa budaya integritas yang kuat harus dibangun secara bersama-sama dan menjadi bagian dari keseharian organisasi. Melalui kolaborasi dengan KPK, kami ingin menyiapkan lebih banyak insan TelkomGroup yang mampu menjadi teladan sekaligus penggerak budaya antikorupsi di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, transformasi yang kami jalankan tidak hanya menghasilkan perusahaan yang semakin kompetitif, tetapi juga semakin dipercaya,” jelas Nanang.

Penguatan kompetensi tersebut juga diarahkan agar pegawai lebih peka mengenali potensi penyimpangan dan benturan kepentingan sejak dini. Selain itu, mereka diharapkan mampu menghadapi dilema etika serta menjaga konsistensi dalam mengambil keputusan dan menjalankan pekerjaan secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab.

Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan menambahkan, pembangunan budaya integritas perlu berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi dan kapabilitas pegawai. Melalui program PELOPOR dan pengembangan sertifikasi PAKSI serta API, perusahaan ingin menyiapkan lebih banyak teladan yang dapat menggerakkan perubahan di lingkungan kerja.

“Melalui program PELOPOR serta pengembangan kompetensi menuju sertifikasi PAKSI dan API, kami berharap para peserta, khususnya Culture Booster, dapat menjadi teladan sekaligus penggerak perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Dengan demikian, integritas tidak hanya dipahami sebagai prinsip, tetapi juga tercermin dalam perilaku dan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari,” ujar Willy.

TelkomGroup juga mendorong agar hasil pelatihan diterapkan melalui kegiatan edukasi dan rencana aksi penguatan integritas di setiap unit kerja. Para peserta diharapkan dapat memberikan penyuluhan sesuai profil risiko unit masing-masing, sekaligus menjalankan dan mengevaluasi rencana aksi tersebut secara berkelanjutan.

Penerapan budaya antikorupsi turut membutuhkan keteladanan pimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan aman bagi pegawai untuk menyampaikan kekhawatiran dengan itikad baik atau speak-up. Perusahaan juga menekankan pentingnya tindak lanjut yang tepat serta perlindungan agar pegawai tidak takut menghadapi retaliasi ketika menyampaikan persoalan.

Pelatihan PELOPOR mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Antikorupsi berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 442 Tahun 2025. Pelaksanaannya menggunakan metode blended learning yang menggabungkan pembelajaran mandiri secara daring pada 5–6 November 2026 dengan pelatihan klasikal mulai 9 November 2026.

Dalam proses pembelajaran, peserta mengikuti sejumlah aktivitas aplikatif, mulai dari penyusunan dokumen penyuluhan hingga pengembangan keterampilan komunikasi antikorupsi dan refleksi pengalaman integritas. Materi tersebut ditujukan untuk membekali pegawai agar mampu mengedukasi rekan kerja, membangun kesadaran, serta mendorong keterlibatan aktif dalam pencegahan korupsi.

Program PELOPOR juga menjadi tahapan pengembangan kompetensi menuju dua skema sertifikasi yang memiliki fokus berbeda. PAKSI menitikberatkan kemampuan edukasi dan penyuluhan antikorupsi, sedangkan API diarahkan untuk memperkuat kapasitas dalam membangun serta mengembangkan sistem dan budaya integritas organisasi.

Melalui rangkaian pelatihan dan sertifikasi tersebut, Telkom berupaya memperluas keterlibatan pegawai dalam menjaga tata kelola perusahaan. Kolaborasi dengan KPK diharapkan memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari transformasi serta pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

  • Antikorupsi
  • Pelopor
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  • Tata Kelola Perusahaan
  • TelkomGroup
  • Telkom Indonesia
  • Integritas

Redaktur: Redaksi Koran Jakarta

Penulis: Paundra Zakirulloh

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.