Serangan Siber Pembayaran Digital Cuma 0,001 Persen, BI Tetap Waspadai Ancaman Kepercayaan Konsumen

Senin, 16 Nov 2026, 13:57 WIB

Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menyatakan serangan siber pada sistem pembayaran digital sepanjang 2026 relatif kecil, yakni hanya 0,001 persen dari total transaksi. Namun, ancaman tersebut tetap perlu diwaspadai karena dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

“Kita meyakini ini ‘kerikil kecil’ (serangan siber), tapi harus dijaga karena dia bisa memengaruhi trust. Itu hanya 0,001 persen dari total digital payment sepanjang 2026. Kecil, tapi memengaruhi. Jadi tetap harus kita handle dengan baik,” kata Filianingsih dalam acara “Kick-off Geber PK 2027” di Jakarta, Senin (16/11).

Ket. Foto: Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta menyampaikan pidato dalam acara "Kick Off" Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (Geber PK) di Jakarta, Senin (16/11). — Sumber: Antara

Filianingsih menegaskan, pengalaman bertransaksi yang aman merupakan kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital. Kepercayaan tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun, tetapi dapat terkikis akibat pengalaman buruk dalam bertransaksi.

Ia mengutip pada hasil studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing.

Studi tersebut menunjukkan bahwa persepsi risiko dapat menurunkan niat masyarakat untuk menggunakan pembayaran digital karena menggerus kepercayaan konsumen.

Filianingsih menambahkan bahwa temuan tersebut sejalan dengan penelitian di sejumlah negara berkembang lainnya yang menunjukkan bahwa penipuan dapat menghambat perkembangan layanan keuangan digital.

“Hal ini menegaskan sekali lagi bahwa pengalaman buruk dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Karena itu, perluasan akses harus diiringi dengan perlindungan yang efektif agar inklusi digital tidak meningkatkan kerentanan konsumen,” kata dia.

Menurut Filianingsih, BI telah mewajibkan kepada penyedia jasa pembayaran (PJP) untuk tidak menempatkan perlindungan konsumen hanya sekadar pelengkap inovasi, melainkan prasyarat untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien.

“Kita yakini bahwa inovasi tanpa perlindungan akan rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan tertinggal,” ujar dia.

Filianingsih menambahkan bahwa prinsip tersebut juga harus tercermin dalam tiga aspek, yakni pengaturan, pengawasan, dan praktik penyelenggaraan sistem pembayaran.

“Jadi bukan hanya otoritas, bukan hanya BI dan OJK yang akan menampung ini dalam ketentuan, kebijakan, dan pengawasan kami, tetapi kami juga mengharapkan partisipasi penyelenggara jasa pembayaran untuk bekerja sama,” kata dia.

Dalam memperkuat kebijakan perlindungan konsumen, BI secara berkala setiap tiga tahun melaksanakan Survei Nasional Perlindungan Konsumen di seluruh provinsi untuk mengukur Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP).

Survei tersebut mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum, selama, hingga setelah menggunakan layanan sistem pembayaran.

Hasil survei menunjukkan IKKSP 2026 mencapai 77,03 persen, meningkat 12,36 poin dibandingkan dengan capaian pada 2023 yang sebesar 64,67 persen.

Filianingsih menyampaikan bahwa peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya keberdayaan konsumen seiring dengan berbagai upaya edukasi dan penguatan perlindungan, termasuk melalui Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (Geber PK). Konsumen dinilai semakin mampu mengenali risiko, mempertimbangkan pilihan, dan berhati-hati dalam bertransaksi.

Perlindungan Konsumen

Meski demikian, BI mencatat tingkat keberdayaan konsumen masih berada dalam kategori kritis dan belum mencapai kategori berdaya. Konsumen masih perlu meningkatkan perilaku transaksi yang aman serta kesadaran untuk memperjuangkan haknya.

Selain itu, masih terdapat potensi kesenjangan tingkat keberdayaan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya program perlindungan konsumen yang lebih terarah sesuai dengan risiko dan kebutuhan masing-masing kelompok maupun wilayah.

Ke depan, ujar Filianingsih, IKKSP diharapkan menjadi acuan bersama dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan sekaligus menentukan sasaran wilayah serta prioritas program "Geber PK".

Menurutnya, tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan indeks, melainkan mewujudkan konsumen yang mampu bertransaksi secara aman dan berani memperjuangkan haknya.

Ia juga menegaskan bahwa edukasi konsumen tidak dapat menjadi satu-satunya lapisan pertahanan dalam menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih. Oleh karena itu, program "Geber PK" 2027 akan difokuskan pada tiga pilar, yakni empowered consumer, stronger protection, dan collaborative action.

“Ketiganya menuntut konsumen yang lebih berdaya, sistem perlindungan yang efektif, dan kolaborasi nyata seluruh pemangku kepentingan. Dengan semangat kebersamaan tersebut, ada beberapa peran strategis yang perlu kita perkuat,” kata Filianingsih.

Redaktur: Andes Tanjung

Penulis: Antara

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.