Pengamat Sebut Prabowo Butuh Dasco sebagai Wapres untuk Perkuat Kendali Pemerintahan Hadapi Tantangan Politik hingga Pilpres 2029

SURABAYA — Gelombang dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka terus bermunculan dari sejumlah daerah. Sejumlah pengurus Gerindra mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua secara terbuka mendorong Wakil Ketua DPR RI tersebut untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Di balik derasnya dukungan tersebut, pengalaman politik Dasco dinilai dapat menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Prabowo. Presiden disebut memiliki kepentingan memperkuat koordinasi internal pemerintahan untuk menghadapi berbagai tantangan politik ke depan, termasuk menjaga stabilitas kekuasaan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Akademisi sekaligus pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai Dasco merepresentasikan pilihan untuk memperkuat kendali dan koordinasi internal pemerintahan melalui figur yang memiliki kedekatan politik dengan Prabowo.

Menurutnya, Dasco mempunyai pengalaman dalam mengelola komunikasi politik, membangun koordinasi antarkekuatan di parlemen, serta menjembatani kepentingan politik di lingkungan pemerintahan. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal bagi Prabowo untuk memastikan pemerintahan tetap solid ketika menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks.

"Kalau Puan mencerminkan kemungkinan perluasan koalisi, Dasco mencerminkan pilihan penguatan koordinasi internal. Keuntungannya terletak pada kesamaan latar belakang politik, hubungan kerja yang sudah terbangun, dan potensi memperpendek proses pengambilan keputusan," ujar Surokim dalam analisisnya.

Surokim menjelaskan, posisi Dasco sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI membuatnya terbiasa berhadapan dengan berbagai kepentingan politik. Pengalaman tersebut dinilai relevan bagi pemerintahan Prabowo yang harus menjaga komunikasi dengan partai-partai pendukung maupun kekuatan politik di luar pemerintahan.

Dalam konteks tersebut, Dasco berpotensi membantu Prabowo memperkuat koordinasi pemerintahan sekaligus mengantisipasi berbagai tantangan politik yang mungkin muncul dalam beberapa tahun mendatang.

Terlebih, menjelang Pilpres 2029, dinamika politik diperkirakan semakin berkembang. Persaingan kepentingan antarpartai, konsolidasi kekuatan politik, serta pembentukan konfigurasi koalisi baru menjadi sejumlah hal yang perlu diperhitungkan sejak dini.

Kehadiran figur yang telah memiliki hubungan kerja dan komunikasi politik dengan Prabowo dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan koordinasi pemerintahan di tengah dinamika tersebut.

Namun, Surokim mengingatkan bahwa penguatan kendali internal juga memiliki konsekuensi. Apabila posisi Presiden dan Wakil Presiden sama-sama diisi figur dari Gerindra, muncul pertanyaan mengenai keseimbangan representasi partai-partai lain dalam koalisi pemerintahan.

"Koordinasi internal mungkin lebih mudah, tetapi persoalan berikutnya adalah bagaimana menjaga rasa memiliki dari seluruh anggota koalisi. Penguatan kendali di satu sisi jangan sampai justru menimbulkan jarak politik dengan mitra koalisi lainnya," jelasnya.

Menurut Surokim, Prabowo tetap harus memastikan partai-partai pendukung lainnya mendapatkan ruang dalam pemerintahan. Sebab, soliditas koalisi tidak hanya ditentukan oleh kedekatan Presiden dengan wakilnya, tetapi juga kemampuan mengelola kepentingan seluruh mitra politik.

Peluang perluas koalisi lewat Puan

Di sisi lain, Surokim menilai Ketua DPR RI Puan Maharani memiliki pertimbangan politik yang berbeda. Jika Prabowo memilih Puan, langkah tersebut dapat membuka peluang memperluas kerja sama politik dengan PDI Perjuangan.

Puan memiliki pengalaman memimpin DPR RI dan pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Posisinya di PDI Perjuangan juga memberikan nilai strategis dalam membangun komunikasi antara pemerintahan Prabowo dan partai berlambang banteng tersebut.

"Dari perspektif perluasan koalisi, Puan memiliki posisi yang menarik. Kehadirannya berpotensi membuka ruang kerja sama yang lebih terstruktur dengan PDI Perjuangan. Ini bisa memperluas basis dukungan politik pemerintahan sekaligus membangun jembatan komunikasi dengan kekuatan politik yang memiliki sejarah dan basis kelembagaan kuat," kata Surokim.

Meski demikian, pilihan terhadap Puan juga membutuhkan kesepahaman politik yang lebih luas, terutama mengenai arah kebijakan, pembagian peran, serta hubungan antarpemimpin partai.

Surokim mengingatkan bahwa dukungan terhadap seorang figur tidak otomatis berarti perubahan posisi kelembagaan partainya. Karena itu, Prabowo tetap harus memperhitungkan bagaimana kerja sama tersebut dapat dijalankan secara konkret.

Menurutnya, baik Dasco maupun Puan memiliki konsekuensi politik masing-masing. Dasco menawarkan penguatan koordinasi internal pemerintahan, sedangkan Puan membuka peluang perluasan basis koalisi.

"Persoalannya bukan siapa yang paling dekat dengan Presiden atau siapa yang membawa dukungan partai paling besar. Ukurannya adalah apakah konfigurasi baru mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan, menjaga keseimbangan koalisi, dan memperkuat akuntabilitas kekuasaan," tegasnya.

Surokim juga menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas antara Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu diperlukan agar hubungan keduanya tetap berjalan dalam satu arah kepemimpinan tanpa memunculkan dua pusat kekuasaan dalam pemerintahan.

"Wakil presiden harus mampu bekerja dalam satu arah kepemimpinan dengan Presiden, tetapi tetap memiliki kapasitas memberikan masukan yang objektif. Pemerintahan yang efektif membutuhkan loyalitas kelembagaan sekaligus kemampuan melakukan koreksi dari dalam," pungkas direktur eksekutif The SaS Institute tersebut.