Wiyagus: Eliminasi TBC Bisa Tekan Pengangguran dan Kemiskinan di Daerah

JAKARTA - Penanganan tuberkulosis (TBC) dinilai memiliki dampak lebih luas daripada sekadar meningkatkan kesehatan masyarakat, karena juga berkaitan dengan upaya pemerintah daerah menekan pengangguran dan kemiskinan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan, pengobatan TBC yang membutuhkan waktu panjang berpotensi mengganggu produktivitas pasien hingga membuat mereka kehilangan pekerjaan.

Wiyagus menjelaskan, pasien TBC membutuhkan waktu pengobatan sekitar enam bulan sehingga kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk tetap bekerja. Jika pasien berhenti bekerja selama menjalani pengobatan, kondisi itu berisiko meningkatkan jumlah pengangguran dan memperburuk kesejahteraan keluarga.

"Bicara masalah kesehatan khususnya TB ini bukan hanya masalah kesehatan saja, karena kalau suspek diobatin butuh waktu enam bulan dan berhenti bekerja, statusnya pengangguran yang akan meningkatkan kemiskinan," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan Peninjauan Pelaksanaan Skrining TBC yang Diintegrasikan dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Ruang Nyimas Gandasari, Kantor Bupati Cirebon, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Dalam kesempatan itu, Wiyagus juga mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi beban kasus TBC yang tinggi.

Berdasarkan data yang disampaikan Wiyagus, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah kasus TBC tertinggi. Estimasi kasus pada 2025 mencapai 1.090.000 kasus, sementara penyakit tersebut menyebabkan sekitar 125 ribu kematian setiap tahun.

Untuk mempercepat penanggulangan penyakit tersebut, Wiyagus meminta pemerintah daerah memasukkan target eliminasi TBC ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Salah satunya melalui penyelarasan program penanganan TBC dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain perencanaan, pemerintah daerah diminta memperkuat upaya penemuan kasus melalui pendekatan jemput bola. Wiyagus mendorong gerakan gotong royong terpadu di tingkat desa dan kelurahan agar masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC dapat dijangkau dan memperoleh penanganan.

Pelaksanaan gerakan tersebut perlu melibatkan berbagai unsur masyarakat dan aparat kewilayahan. Wiyagus menyebut PKK, Posyandu, RT/RW, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas sebagai pihak yang dapat dilibatkan untuk mendatangi kontak erat pasien.

"Rereonganlah kalau istilah Sunda itu, bersama-sama gotong royong merangkul PKK, Posyandu, RT, RW, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mendatangi kontak erat, jangan ditawarkan lagi, langsung saja kalau mau kumannya mati ya minum obat," tuturnya.

Menurut Wiyagus, keterlibatan berbagai unsur tersebut diperlukan agar penanganan TBC tidak hanya mengandalkan fasilitas kesehatan. Pendekatan langsung kepada masyarakat diharapkan membantu menjangkau orang-orang yang memiliki risiko penularan dan mendorong mereka menjalani pemeriksaan serta pengobatan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan tenaga kesehatan yang telah mendukung penanggulangan TBC melalui kerja sama lintas sektor. Kolaborasi tersebut dinilai penting karena keberhasilan pengendalian penyakit dapat memberikan dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Wiyagus menilai, keberhasilan eliminasi TBC berpotensi memberikan manfaat berlapis bagi masyarakat. Selain menekan penyebaran penyakit, penanganan yang berjalan baik juga dapat membantu pasien mempertahankan produktivitas dan menjaga pendapatan keluarga.

"Jadi sebenarnya kalau ini berhasil paketnya lengkap, bukan hanya tuberkulosis yang hilang, tetapi pengangguran juga otomatis akan menurun, perekonomian keluarga juga akan meningkat," pungkasnya.

Kegiatan peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dan Bupati Cirebon Imron. Hadir pula Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Elfin Elyas, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Hendra Nirmala, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Raden Vini Adiani Dewi.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perwakilan tenaga kesehatan setempat juga mengikuti kegiatan tersebut. Peninjauan itu menjadi bagian dari pelaksanaan skrining TBC yang diintegrasikan dengan program Cek Kesehatan Gratis di Kabupaten Cirebon.