BMKG Peringatkan Hujan Ekstrem di 20 Wilayah Aceh, Pemda Diminta Siaga Banjir Susulan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Aceh pada 14–16 November 2026. Menyikapi ancaman tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana susulan.

Peringatan BMKG muncul setelah terpantau dua bibit siklon tropis, yakni 92B di Teluk Benggala dan 96S di Samudra Hindia barat Sumatra. Keberadaan dua bibit siklon tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah wilayah Aceh dalam periode tersebut.

BMKG memprakirakan hujan lebat hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang berpotensi melanda 10 wilayah. Daerah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, dan Subulussalam.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di 11 wilayah lainnya. Wilayah tersebut mencakup Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Banda Aceh, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue.

Tito meminta seluruh unsur pemerintah daerah memahami potensi risiko bencana di wilayah masing-masing dan memastikan kesiapan perangkat penanganan darurat. Menurutnya, informasi mengenai ancaman cuaca ekstrem perlu segera disampaikan kepada kepala daerah agar langkah antisipasi dapat dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan.

“Para bupati dan wali kota di wilayah yang berpotensi terdampak perlu diberi tahu. BPBD provinsi, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, dan logistik Bulog agar siaga tanpa memicu kegaduhan dan keresahan masyarakat,” pesannya melalui keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).

Selain meminta kesiapan pemerintah, masyarakat diimbau tetap tenang selama menghadapi potensi cuaca ekstrem. Warga juga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta mengikuti perkembangan cuaca dan arahan resmi dari instansi berwenang.

Ancaman tersebut menjadi perhatian karena Aceh masih menghadapi risiko banjir susulan setelah bencana yang terjadi pada November 2025. Tito sebelumnya menyampaikan bahwa telah terjadi 41 kejadian banjir susulan, termasuk tanah longsor, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang April hingga Oktober 2026.

Dalam upaya mengurangi risiko bencana, pemerintah memprioritaskan normalisasi sungai yang terdampak. Tito menyebut terdapat 137 sungai di tiga provinsi yang perlu mendapat penanganan.

“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137 yang terdampak [di tiga provinsi],” ujarnya usai mengikuti Rapat Terbatas terkait Antisipasi Bencana Alam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Percepatan normalisasi sungai akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pihak utama dalam pelaksanaan penanganan. Pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya juga akan mendukung upaya tersebut, termasuk melalui pemanfaatan anggaran yang telah diberikan untuk mempercepat normalisasi serta memperkuat tanggul.

Tito turut menekankan pentingnya operasi modifikasi cuaca sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi potensi hujan di wilayah terdampak. Upaya ini dilakukan agar curah hujan dapat ditekan sehingga risiko banjir susulan bisa diminimalkan.

"Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalaupun ada [curahnya] minimal," jelasnya.

Selain langkah pencegahan, pemerintah daerah diminta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menghadapi kemungkinan banjir kembali terjadi. Jika bencana susulan berdampak luas, pemda dapat menetapkan kembali status tanggap darurat agar penggunaan anggaran dan penanganan kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipercepat.

Kondisi di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa banjir susulan masih menjadi ancaman nyata. Dalam kunjungan lapangan pada Sabtu (14/11/2026), Tim Satgas PRR bersama pemerintah daerah meninjau Desa Balai di Kecamatan Bendahara serta hunian sementara (huntara) di Desa Tanjung Semantok dan Bukit Rata.

Di Desa Balai, banjir yang terjadi sejak Kamis (12/11/2026) menggenangi permukiman warga dengan ketinggian air sekitar 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara itu, air sempat masuk ke rumah warga di kedua lokasi huntara dengan ketinggian sekitar 30–40 sentimeter.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus memantau perkembangan kondisi banjir di wilayah tersebut. Pemkab juga mengkaji kemungkinan penetapan status darurat bencana untuk menyesuaikan langkah penanganan dengan kondisi di lapangan.