Banyak Orang Dengan HIV Putus Obat, Pemerintah Harus Cepat Bertindak

Minggu, 15 Nov 2026, 16:11 WIB

SAMARINDA -- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggencarkan program penemuan kasus dini serta mencegah pasien orang dengan HIV (ODHIV) mengalami putus obat terapi medis, untuk menekan laju penularan penyakit.

“Deteksi dini dan kepatuhan pengobatan antiretroviral menjadi kunci menekan laju penularan penyakit,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi Muhammad Ishak di Samarinda, Minggu.

Ket. Foto: Masyarakat mendapatkan pelayanan Cek Kesehatan Gratis di Kalimantan Timur sebagai upaya pencegahan dini penyakit. — Sumber: ANTARA/Ahmad Rifandi.

Langkah tersebut dibahas dalam forum uji publik rancangan peraturan daerah mengenai penanggulangan penyakit menular bersama jajaran perwakilan legislatif di daerah.

Berdasarkan rekapitulasi data dinas kesehatan hingga September 2026 ditemukan sebanyak 1.014 kasus baru HIV di Kalimantan Timur. “Kami terus memastikan seluruh pasien memperoleh akses terapi obat secara berkesinambungan tanpa hambatan diskriminasi sosial,” ujar Andi.

Selain kasus penularan baru fasilitas layanan medis daerah mencatat sebanyak 250 kasus sindrom defisiensi imun pada warga.

Dinas Kesehatan Kaltim juga menemukan sebanyak 606 kasus infeksi sifilis yang membutuhkan penanganan pengobatan medis secara cepat dan tepat.

“Pendampingan intensif bagi seluruh pasien sangat diperlukan demi mencegah terjadinya risiko putus obat saat masa terapi,” tutur Andi.

Pembaruan regulasi daerah dilakukan guna menggantikan ketentuan peraturan hukum lama yang telah berlaku sejak tahun dua ribu tujuh silam di daerah.

Regulasi baru tersebut mengatur jaminan perlindungan hak asasi kerahasiaan data medis hingga alokasi anggaran penanganan kasus secara terpadu lintas sektor daerah.

“Pendekatan layanan kesehatan yang ramah akan mendorong kesadaran warga secara sukarela memeriksakan status kesehatan diri,” ucap Andi.

Pemerintah provinsi menerapkan strategi terpadu pencegahan penularan tiga jenis penyakit berbahaya dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya.

Upaya penanganan komprehensif tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan Kementerian, Kementerian Dalam Negeri, akademisi, organisasi profesi, hingga lembaga pegiat kemanusiaan di wilayah daerah setempat.

“Kolaborasi lintas sektor mempercepat pencapaian target eliminasi penularan penyakit pada tahun dua ribu tiga puluh mendatang,” kata Andi.

Redaktur: Koran Jakarta

Penulis: Antara, Sujar

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.