Warga Maluku Utara Bersiaplah Menyambut Lowongan Calon PNS untuk 2027

AMBON – Untuk formasi tahun depan, warga Maluku Utara boleh bersiap mendaftar masuk sebagaia CPNS. Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) mempersiapkan usulan ratusan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk penerimaan tahun 2027 dengan memprioritaskan kebutuhan polisi hutan (Polhut), tenaga medis dan kesehatan, serta guru.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Malut Zulkifli Bian di Ternate, Jumat, mengatakan saat ini pihaknya melakukan pemetaan kebutuhan pegawai pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan fasilitas pelayanan publik sebagai dasar pengusulan formasi. "Kita siapkan usulan untuk tahun depan, kuotanya mungkin ada ratusan," katanya.

Ia menjelaskan kebutuhan polisi hutan diperkirakan mencapai 100 formasi yang nantinya diperuntukkan bagi lulusan SMA dengan kualifikasi pangkat golongan II/a setelah diangkat sebagai CPNS.

Selain itu, BKD bersama Dinas Kesehatan Malut telah memetakan kebutuhan tenaga medis dan kesehatan di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi dokter, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.

Ia mengatakan hasil pemetaan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Malut untuk mendapatkan arahan sekaligus memastikan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan pada setiap fasilitas pelayanan.

Pemprov Malut juga memprioritaskan pengadaan tenaga guru, terutama untuk mata pelajaran yang masih mengalami kekurangan tenaga pengajar. BKD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini mengidentifikasi kebutuhan guru berdasarkan kurikulum dan kondisi masing-masing sekolah.

Zulkifli mengatakan sebagian besar kebutuhan guru mata pelajaran umum telah dipenuhi melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Karena itu, usulan CPNS 2027 akan difokuskan pada mata pelajaran yang mendesak dan belum terpenuhi.

Ia menyebutkan kebutuhan tenaga medis dan kesehatan serta guru masing-masing diperkirakan mencapai puluhan formasi. Namun, jumlah pastinya masih menunggu penyelesaian pemetaan.

Setelah pendataan selesai, BKD bersama Biro Organisasi Setdaprov akan menyusun analisis jabatan (Anjab) sebelum mengusulkan kebutuhan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Di sisi lain, tenaga teknis belum menjadi prioritas karena sebagian besar kebutuhannya telah dipenuhi melalui pengangkatan PPPK.

Pemprov Malut juga akan memprioritaskan peningkatan status sekitar 98 PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, setelah sebelumnya mengangkat lebih dari 4.000 PPPK penuh waktu.