Sekjen PBB Desak Akselerasi Aksi Global Hadapi Krisis Iklim

ANTALYA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mendesak percepatan tindakan global untuk menghadapi krisis iklim. Hal tersebut disampaikannya pada Konferensi Perubahan Iklim COP31 di Antalya, Turki, seperti diberitakan kantor berita Anadolu, Kamis (12/11).

Seruan tersebut disampaikan dalam sejumlah pertemuan tingkat tinggi di sela-sela konferensi. Guterres menegaskan percepatan krisis iklim harus diimbangi dengan peningkatan perlindungan terhadap masyarakat.

Menurut dia, kenaikan suhu global dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil terus merenggut nyawa serta membebani perekonomian. Salah satu prioritas yang disoroti Guterres adalah penyediaan sistem peringatan dini bencana bagi seluruh penduduk dunia.

Ditargetkan setiap orang di dunia dapat terlindungi oleh sistem tersebut pada akhir 2027. Sejak 2022, para donor telah mengerahkan dana sebesar USD2 miliar (Rp36,4 triliun) untuk membantu sekitar 160 negara.

Namun, satu dari tiga negara itu masih belum memiliki sistem perlindungan tersebut. Kesenjangan terbesar terjadi di negara berkembang, wilayah terdampak konflik, dan negara kepulauan kecil.

Guterres juga menyoroti ketimpangan jumlah stasiun cuaca yang memenuhi standar global antara Eropa dan Afrika. Beberapa negara Eropa bahkan memiliki lebih banyak stasiun cuaca berstandar global dibandingkan seluruh benua Afrika.

Menurut dia, sistem peringatan dini yang menyeluruh dapat menurunkan angka kematian akibat bencana hingga hampir enam kali lipat. Karena itu, pria asal Portugal itu mendesak pemerintah memasukkan sistem peringatan dini ke dalam anggaran nasional.

Guterres juga mendesak perintah memperluas pembiayaan terjangkau untuk mendukung prakiraan cuaca dan penyebaran informasi peringatan. Selain itu, dia mendesak negara-negara mengurangi separuh limbah makanan pada 2030.

Guterres juga mengringatkan limbah berkontribusi terhadap pemanasan global, terutama melalui emisi gas metana. Hanya seperdelapan dari lebih 5.000 peringatan kebocoran metana yang dikeluarkan Program Lingkungan PBB (UNEP) sejak 2023 mendapatkan tanggapan.

Guterres menilai tindakan sukarela tidak lagi cukup untuk mengatasi persoalan tersebut. Karena itu, dia meminta UNEP menetapkan standar global berbasis sains untuk mencapai tingkat emisi metana yang mendekati nol dari sektor minyak dan gas. ils/I-1