Penanganan TBC Tak Cukup dengan Obat, Wiyagus Minta Pemda Perkuat Dukungan bagi Pasien

JAKARTA - Penanggulangan tuberkulosis (TBC) membutuhkan kerja sama lintas sektor karena dampak penyakit tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga memengaruhi produktivitas pasien dan kondisi sosial ekonomi keluarganya. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah memperkuat dukungan agar penanganan TBC tidak hanya berfokus pada pelayanan medis.

Hal itu disampaikan Wiyagus saat melakukan kunjungan kerja untuk mempercepat penanggulangan TBC bersama Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Pendopo Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kader kesehatan dalam menjalankan program penanggulangan penyakit tersebut.

Wiyagus menjelaskan, pengobatan TBC membutuhkan waktu sekitar tiga hingga enam bulan. Selama menjalani pengobatan, pasien yang berada dalam usia produktif dapat mengalami keterbatasan untuk bekerja, sedangkan keluarga juga perlu memberikan pendampingan selama proses pemulihan.

Kondisi tersebut membuat penanganan TBC membutuhkan dukungan yang lebih luas daripada sekadar pemberian obat dan pemeriksaan kesehatan. Pasien juga memerlukan lingkungan tempat tinggal yang mendukung pemulihan, termasuk kondisi rumah dengan sanitasi dan ventilasi yang memadai serta pemenuhan kebutuhan gizi.

Kementerian Kesehatan telah menggandeng sejumlah kementerian untuk memberikan dukungan kepada pasien TBC. Bentuk dukungan tersebut antara lain renovasi rumah dengan kondisi sanitasi dan ventilasi kurang baik serta pemenuhan kebutuhan gizi melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial.

“Ekosistem yang terdampak oleh pengobatan TB ini tidak hanya masalah kesehatan,” tegasnya.

Menurut Wiyagus, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan TBC harus melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kader kesehatan, serta kader TBC perlu bekerja bersama agar pasien mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan selama menjalani pengobatan.

Dalam upaya tersebut, Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan Kementerian Kesehatan menjadi pembina teknis di bidang kesehatan. Kemendagri, kata Wiyagus, mendukung upaya Kemenkes dengan memastikan pemerintah daerah menjalankan tanggung jawab pelayanan dasar kepada masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan merupakan amanat konstitusi. Hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak telah diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945.

“Ini kan bagian dari pengejawantahan konstitusi kita, Pasal 28H [UUD 1945], bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang layak,” ujarnya.

Karena itu, Kemendagri turut memastikan pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk sektor kesehatan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat dilihat melalui kinerja perangkat daerah, mulai dari dinas kesehatan, puskesmas, hingga posyandu.

“Kemendagri hanya ingin meyakinkan bahwa Pemkab Majalengka itu sudah benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait dengan pelayanan dasar, yaitu bidang kesehatan,” jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Wiyagus mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Majalengka di bawah kepemimpinan Bupati Eman Suherman dalam memperkuat program penanggulangan TBC. Salah satu upayanya dilakukan dengan memasukkan program tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Integrasi program itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga rencana strategis organisasi perangkat daerah (Renstra OPD). Pemkab Majalengka juga telah mengalokasikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan program melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain perencanaan dan dukungan anggaran, Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) di Kabupaten Majalengka telah terbentuk secara lengkap. Wiyagus mendorong pemerintah kabupaten tersebut memperkuat pelaporan capaian penanggulangan TBC kepada Kemendagri, termasuk menyampaikan rencana aksi daerah (RAD).

Pelaporan tersebut diperlukan agar berbagai upaya yang telah dijalankan pemerintah daerah dapat dipantau dan dievaluasi di tingkat pusat. Wiyagus menilai capaian Majalengka menunjukkan bahwa koordinasi dan kolaborasi menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan TBC.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga kerja sama agar program penanggulangan TBC dapat berjalan secara optimal. Menurutnya, upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih baik apabila seluruh unsur bergerak secara terpadu.

“Program TB ini tidak terlalu sulit kalau kita bersatu padu dan terkoordinasi, tersinergi, dan terkolaborasi,” tandasnya.