Bencana Alam Sumatera Barat Menerjang Puluhan Destinasi Piknik

JAKARTA – Yang Namanya bencana memang sulit ditebak. Bencana menghancurkan apa saja termasuk destinasi piknik. Bencana alam di Sumatera Barat, misalnya, telah merusak sedikitnya destinasi. “Daerah-daerah rusak ini harus diperbaiki dan direhabilisasi,” tutur Juru Bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya, kepada antara, Kamis.

Ada 47 dari 67 destinasi wisata korban bencana yang telah dipetakan masuk dalam prioritas program bantuan pemerintah tahun anggaran 2026. Menurut dia, pemetaan 67 destinasi wisata terdampak bencana di Sumbar mencakup audit kerusakan fisik, penilaian kelayakan struktur bangunan amenitas pariwisata, serta pengkajian ulang tata ruang untuk meningkatkan keamanan kawasan dari risiko bencana.

"Ini untuk memastikan bahwa rekonstruksi fasilitas tidak dilakukan di zona merah rawan longsor atau banjir bandang," kata Nia. Pemetaan dampak bencana terhadap destinasi wisata dan pelaku usaha pariwisata, ia menambahkan, juga mencakup pengidentifikasian kebutuhan pemulihan dalam aspek atraksi, amenitas, dan aksesibilitas (3A).

Selain mendukung pemulihan destinasi wisata terdampak bencana melalui program bantuan pemerintah tahun 2026, Kementerian Pariwisata mengupayakan penyediaan dana untuk membantu perbaikan sarana pendukung pariwisata.

Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk mengupayakan dukungan pemulihan destinasi wisata terdampak bencana menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pariwisata prioritas pada tahun anggaran 2027.

Upaya penyediaan dana itu ditujukan untuk membantu pembangunan dan perbaikan fasilitas dasar pelayanan pariwisata seperti toilet, pusat informasi wisata, dan penginapan yang rusak akibat bencana. "Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu pemulihan komponen destinasi wisata, termasuk fasilitas atraksi, amenitas, dan aksesibilitas," kata Nia.

Ia menyampaikan bahwa pemulihan dan rekonstruksi destinasi wisata terdampak bencana juga mencakup perbaikan jalur penghubung dari jalan utama ke lokasi wisata. Selain itu, Nia mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata memprioritaskan penyediaan sarana pendukung mitigasi bencana seperti rambu jalur evakuasi dan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) di desa-desa wisata yang rawan bencana.

Kementerian Pariwisata bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam membantu mempercepat rekonstruksi dan pemulihan daerah wisata yang terdampak bencana.