Bawaslu DIY Ajak Gen Z Awasi Pemilu 2029, Termasuk Tangkal Hoaks Digital

YOGYAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengajak generasi muda berperan lebih aktif dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2029, termasuk mencegah penyebaran informasi bohong atau hoaks di media digital. Keterlibatan masyarakat dinilai tidak harus dilakukan melalui pemantauan langsung di tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga dapat diwujudkan dengan mengawal informasi dan proses demokrasi di ruang daring.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu DIY Umi Illiyina mengatakan, kemampuan masyarakat memilah dan memverifikasi informasi menjadi bagian penting dalam pengawasan pemilu. Terlebih, ruang digital semakin banyak digunakan untuk menyampaikan informasi maupun membentuk opini politik.

"Menghentikan penyebaran hoaks di ruang digital merupakan salah satu bentuk nyata pengawasan partisipatif," kata Umi dalam peluncuran buku Panduan Gen Z dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu di Yogyakarta, Jumat (13/11).

Menurut Umi, generasi muda memiliki kesempatan luas untuk terlibat dalam pengawasan melalui aktivitas sehari-hari di media digital. Sikap kritis terhadap informasi yang diterima dan dibagikan dapat membantu mencegah penyebaran informasi menyesatkan terkait pemilu.

"Generasi muda dapat mengambil peran dengan lebih kritis dalam menerima, memeriksa, dan menyebarkan informasi. Pengawasan bukan hanya tentang datang ke TPS, tetapi juga mengawal setiap proses dan kebijakan yang berkaitan dengan demokrasi," katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib menilai penguatan pengawasan partisipatif perlu dilakukan sejak dini, terutama mengingat besarnya peran pemilih muda dalam Pemilu 2029.

Bawaslu DIY berupaya memperluas pemahaman generasi muda mengenai pengawasan pemilu melalui pendekatan pendidikan yang lebih sesuai dengan karakter dan kebiasaan mereka.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyusun buku Panduan Gen Z dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu. Materinya diadaptasi dari Buku Pedoman Pengawasan Partisipatif Pemilu dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami kalangan muda.

"Media yang kita gunakan harus adaptif terhadap kebutuhan penggunanya, bukan justru memaksa pengguna menyesuaikan diri dengan media. Melalui buku ini, kami ingin menghadirkan panduan pengawasan partisipatif yang lebih dekat dengan dunia anak muda, tanpa mengurangi substansi dan kaidah kepemiluan," ujar Najib.

Ia menjelaskan, penyusunan buku tersebut melibatkan akademisi melalui sejumlah diskusi dan pembahasan. Penyesuaian dilakukan pada cara penyampaian materi tanpa mengurangi prinsip dan ketentuan pengawasan pemilu.

Di sisi lain, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Rudyanto menilai rendahnya keterlibatan anak muda dalam kegiatan politik formal tidak serta-merta menunjukkan sikap apatis terhadap demokrasi.

Menurutnya, tantangan utama justru terletak pada metode komunikasi yang digunakan untuk menjangkau generasi muda. Pendekatan yang kurang sesuai dengan kebiasaan mereka berpotensi mengurangi ketertarikan untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan.

"Generasi Z bukan apatis, tetapi sering kali bosan dengan pendekatan yang digunakan selama ini. Mereka memiliki bahasa dan cara sendiri dalam membicarakan politik, karena itu harapannya anak muda lebih aktif mengawasi pemilu, termasuk mengenali berbagai bentuk pelanggaran di ruang digital," katanya.

Melalui penguatan literasi kepemiluan tersebut, Bawaslu DIY berharap generasi muda semakin mampu mengenali potensi pelanggaran, memeriksa kebenaran informasi politik, serta berpartisipasi dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.