Bantul Perluas Transaksi Digital untuk Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah

BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berupaya memperluas penggunaan sistem pembayaran digital dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk untuk transaksi pajak, retribusi, dan belanja pemerintah. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta menegaskan, percepatan digitalisasi transaksi membutuhkan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Pengembangan sistem pembayaran elektronik juga perlu diikuti langkah nyata agar penerapannya semakin luas dan terintegrasi.

Hal itu disampaikan Aris dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bantul, Kamis (12/11).

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, Bank BPD DIY, serta seluruh pihak yang telah bersinergi dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah. Saya berharap pertemuan ini tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran gagasan, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret dan komitmen bersama dalam membangun ekosistem transaksi keuangan daerah yang semakin terintegrasi,” ungkap Aris.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan lembaga perbankan diperlukan untuk mempercepat penerapan transaksi nontunai dalam pelayanan maupun pengelolaan keuangan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul Istirul Widilastuti mengatakan, perluasan elektronifikasi transaksi menjadi salah satu fokus pemerintah daerah sepanjang 2026.

Evaluasi dilakukan terhadap sejumlah aspek, termasuk transaksi pembayaran pajak dan retribusi daerah, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta pelaksanaan berbagai program digitalisasi keuangan yang telah berjalan.

Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi peluang peningkatan penggunaan transaksi elektronik sekaligus memperkuat tata kelola pembayaran di lingkungan pemerintah kabupaten.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat kerja sama dengan Bank BPD DIY, memperkuat tim tata kelola pembayaran TP2DD, serta memastikan seluruh perangkat daerah berkomitmen mendukung percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah,” ungkap Istirul.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo menilai keberhasilan digitalisasi keuangan daerah tidak cukup hanya ditopang oleh penyediaan sistem pembayaran. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam memahami dan menggunakan layanan transaksi elektronik juga menjadi faktor penting.

Karena itu, penguatan literasi digital perlu menjangkau seluruh tingkatan aparatur, termasuk petugas yang secara langsung menangani administrasi dan transaksi keuangan di masing-masing perangkat daerah.

“Harapannya, pengetahuan dan pemahaman ini tidak hanya berada di level pimpinan, tetapi juga semakin meningkat hingga seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Bank BPD DIY sebagai bank agregator dalam pengembangan transaksi keuangan daerah menyatakan kesiapan memberikan pendampingan teknis dan peningkatan literasi kepada perangkat daerah.

Pemkab Bantul menargetkan penguatan koordinasi melalui TP2DD dapat memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mendukung pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang lebih efektif, transparan, serta terintegrasi.